Jokowi dukung kemerdekaan Palestina
Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo menegaskan sikapnya untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina, yang hingga kini masih dijajah Israel. Jokowi pun mendukung Palestina untuk masuk dalam keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sikap tersebut disampaikan Jokowi dalam acara debat kandidat ketiga yang dilakukan di Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 22 Juni 2014. "Di sini saya dan JK punya komitmen untuk mendukung penuh Palestina jadi negara merdeka, dan berdaulat dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh PBB," ujar Jokowi pada acara debat yang disiarkan langsung sejumlah stasiun televisi.
Ketegasan Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina tersebut sejalan dengan salah satu dari empat prioritasnya dalam bidang politik luar negeri, yakni menjaga keamanan regional kawasan dan ketertiban dunia. Tiga prioritas lain yang disampaikan Jokowi dalam debat capres keriga yang dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Sikap terbuka Jokowi tentang Palestina itu kontan disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukungnya yang ikut memenuhi arena debat.
Dukungan Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina menjadi negara berdaulat, dinilai juru bicara tim pemenangan Jokowi - JK, Hasto Kristiyanto, merupakan sikap politik luar negeri yang sangat tegas dan sejalan dengan prinsip kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. "Konsekuensi dari prinsip ini maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Hasto.
Anehnya, lanjut Hasto, sikap tegas Jokowi dalam debat capres tersebut tidak berhasil ditunjukkan oleh capres Prabowo Subianto. Padahal Prabowo mendapat dukungan dari PKS dan partai-partai Islam lainnya. Hasto menduga, hilangnya agenda dukungan terhadap Palestina itu dimungkinkan sebagai bukti atas sikap Prabowo yang tidak mendengarkan masukan dari partai mitra koalisinya. (skj)