Jokowi harusnya tegas dari awal jangan kena jebak DPR soal Komjen BG

DPR tahu Jokowi tak menginginkan Komjen BG, tapi tetap harus diajukan ke DPR karena merupakan pesanan PDIP

Anggota Komisi III Bambang Soesatyo dengan gamblang menjelaskan DPR sengaja meloloskan Komjen Budi Gunawan untuk menjebak Jokowi. DPR tahu Jokowi tak menginginkan Komjen BG, tapi tetap harus diajukan ke DPR karena merupakan pesanan PDIP.

DPR sengaja melemparkan bola itu balik ke Jokowi. Membuat Jokowi seolah 'maju kena mundur kena' karena BG sudah disetujui DPR dan harus dilantik. Di sisi lain, pencalonan BG sarat kritik.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan kesaksian Bambang tersebut dinilai tak penting. Menurutnya, Bambang seharusnya memikirkan langkah ke depan untuk menentukan Kapolri yang baru, bukan mempermasalahkan Komjen Budi yang masalahnya sudah memasuki ranah hukum.

"Menurut saya membuang-buang waktu. Kita harus melangkah ke depan, Jokowi sudah memutuskan. Sekarang yang harus diantisipasi ke depan, apakah pilihan Jokowi baik atau tidak," ujar Siti melalui telepon, Minggu (20/2).

Siti menambahkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap keputusan harus melalui musyawarah bersama, bukan dengan paksaan. Apalagi, setelah meloloskan Komjen Budi, DPR kembali melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan Komjen Budi menjadi kapolri.

Namun sikap Jokowi pun juga tidak tegas dalam menyikapi tindakan DPR. Jika Jokowi sejak awal tidak mendukung Komjen Budi sebagai Kapolri, seharusnya Jokowi dengan tegas menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Jokowi berhak menentukan dan mengajukan nama Kapolri yang sesuai dengan persyaratan. Karena keputusan yang diambil Jokowi adalah keputusan yang sakral dan bukan main-main.

"Sebagai presiden harus menunjukan leadership-nya, harus menentukan keputusannya yang dianggap benar. Walaupun salah itu wajar, tapi kan tidak merugikan orang lain," tambah Siti.

Siti juga menyayangkan tindakan Koalisi Merah Putih juga turut memberikan endorsment kepada Jokowi. Padahal, KMP yang merupakan partai oposisi seharusnya ikut membantu dalam menstabilkan pemerintahan dengan cara menjadi oposisi yang kritis, bukan menjebak Jokowi.