Jokowi pesan menteri yang ikut nyaleg tak salahgunakan kekuasaan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi merestui sejumlah menterinya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 mendatang. Ada sejumlah hal yang ditekankan oleh Jokowi kepada para menterinya yang nyaleg.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi merestui sejumlah menterinya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 mendatang. Ada sejumlah hal yang ditekankan oleh Jokowi kepada para menterinya yang nyaleg.
"Yang paling penting jangan kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Selama dia cuti ya diperlakukan seperti caleg biasa," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, gedung Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/7).
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Siapa yang menolak tawaran menjadi Caleg di Pemilu 2024? Yang nawarin saya itu banyak. Pokoknya tinggal jawab saja mau, segala persyaratan pendaftaran mereka yang ngurus. Tapi saya belum mau,” ujar Suroso.
Pramono mengatakan, pemerintah juga akan mengawasi penggunaan dana kampanye para menteri yang nyaleg tersebut. Contohnya, kata Pramono, menteri dilarang menggunakan anggaran kunjungan kerja atau dinas untuk kepentingan politik di daerah pemilihan.
"Yang seperti itu akan diawasi, enggak bisa misalnya dana desa digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pencalegan. Dan itu saya yakin Bawaslu sampai dengan tingkat kecamatan akan memberikan pengawasan," ucap pria yang akrab disapa Pram ini.
Selain itu, Pram memastikan fasilitas kedinasan otomatis tidak diberikan apabila menteri tersebut tengah berkampanye.
"Kalau dia (menteri) jadi caleg, ya akan jadi caleg. Bahwa kemudian ada satu orang yang dampingi itu biasa. Begitu kembali dari cutinya (berkampanye), ya menjabat sebagai menteri biasa," terang Pram.
Yang terpenting, kata Pram, para menteri yang nyaleg itu tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pokoknya pada hari-hari kerja.
"Apalagi sekarang sudah memasuki pekerjaan di akhir pemerintahan ini. Sehingga performance harus ditingkatkan lebih baik," tandas politisi PDIP ini.
Baca juga:
Rachmat Gobel, Hayono Isman, Nafa Urbach dan Manohara jadi caleg NasDem
Wanita-wanita cantik hiasi pendaftaran bakal caleg PDIP di KPU
Kalah di Pilgub Sumut, Djarot-Sihar akan maju caleg dari PDIP
Kericuhan warnai pendaftaran bakal caleg PDIP di KPU
Perindo daftarkan bakal caleg ke KPU