Kecam Menkum HAM, Bamsoet ungkit kebaikan KMP ke Jokowi

"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan," kata Bamsoet.

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly yang telah mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono serta memihak PPP kubu Romahurmuziy. Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo menyatakan keyakinannya peringatan dari KMP tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan Menkum HAM tersebut tidak atas persetujuan Jokowi.

Entah ingin meyakinkan atau ingin dapat balas budi dari Jokowi, Bambang pun mengungkit sikap KMP di DPR yang notabene berada di luar pemerintahan, tapi justru banyak memberikan dukungan politik pada setiap kebijakan pemerintah.

"Di antaranya soal APBN-P 2015, perihal dukungan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, rekonsiliasi KMP dan KIH di DPR melalui perubahan UU MD3 dan UU Pilkada Langsung," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Keyakinan pria yang kerap disapa Bamsoet itu bertambah setelah KMP mengklaim putusan yang diambil Menkum HAM soal dualisme Golkar dan PPP telah melanggar undang-undang.

"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata dia.

Baca juga:
Bambang Soesatyo klaim Jokowi tak tahu Menkum HAM sahkan kubu Agung
Menkum HAM nilai PP remisi diskriminasi terhadap koruptor & teroris
Romi larang kader PPP dukung hak angket Menkum HAM
Protes soal Golkar dan PPP, KMP sebut Menkum HAM 'Begal Demokrasi'
Menkum HAM sebut koruptor juga punya hak remisi & bebas bersyarat
Menkum HAM sarankan kubu Ical gabung, lawan Agung dkk di munas 2016
Kubu Agung sebut hak angket untuk Menkum HAM cuma gertak saja