Ketua DPR akan rutin rapat informal dengan pimpinan komisi dan AKD
Ketua DPR akan rutin rapat informal dengan pimpinan komisi dan AKD. Bamsoet mengatakan, pada pertemuan itu baik pimpinan komisi ataupun AKD menyampaikan kinerja masing-masing di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurut Bamsoet, persoalan legislasi memang menjadi bahasan serius.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memulai tradisi rapat informal untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan yang dihadapi lembaga pimpinannya. Senin ini (22/1), legislator Golkar yang kondang disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengadakan rapat dengan para pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD).
Para pimpinan dari 11 komisi di DPR hadir dalam pertemuan informal yang digelar di ruang kerja Bamsoet ketua DPR itu. Sedangkan unsur AKD yang ikut pertemuan antara lain dari Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
"Rapat informal lintas komisi akan dilakukan rutin setiap sebulan sekali guna membahas capaian legislasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap komisi dan AKD," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, pada pertemuan itu baik pimpinan komisi ataupun AKD menyampaikan kinerja masing-masing di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurut Bamsoet, persoalan legislasi memang menjadi bahasan serius.
"Karena memang ada target untuk menyelesaikan rancangan undang-undang," tegasnya.
ketua DPR rapat dengan pimpinan komisi dan AKD ©2018 Merdeka.com/istimewa
Pertemuan informal itu juga membahas beragam masalah. Pimpinan komisi dan AKD yang terkait dengan permasalahan yang dibahas pun diberi kesempatan menyampaikan masukan.
"Sehingga semua bidang tahu masalahnya. Juga ada pemecahan permasalahan di antar-komisi," tegasnya.
Menurut Bamsoet, pertemuan informal dengan pimpinan AKD akan digelar sebulan sekali. "Sementara pertemuan dengan ketua fraksi seminggu sekali. Pertemuannya bersifat informal," kata Bamsoet.
Baca juga:
NasDem sebut semua fraksi setuju LGBT masuk pencabulan di revisi KUHP
Airlangga Hartarto juga segera rombak Fraksi Golkar di DPR
Agar tak rugikan petani, DPR diminta ikut awasi impor garam
Ketua DPR sebut pernyataan Zulkifli Hasan soal LGBT hanya salah ucap
Dipimpin mantan Ketua Komisi III, DPR diyakini mampu selesaikan rancangan KUHP