Ketua DPR harap publik beri kesempatan Iriawan buktikan jadi Pj Gubernur Jabar
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan pro dan kontra tentang keputusan pemerintah menunjuk Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat bisa segera berakhir. Menurut dia, sebaiknya publik memberi kesempatan kepada Iriawan untuk membuktikan diri, terutama mengawal Pemilihan Gubernur Jabar.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan pro dan kontra tentang keputusan pemerintah menunjuk Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat bisa segera berakhir. Menurut dia, sebaiknya publik memberi kesempatan kepada Iriawan untuk membuktikan diri, terutama mengawal Pemilihan Gubernur Jabar tetap kondusif dan jauh dari kecurangan.
"Saya mengajak seluruh tokoh dan elite partai politik dan masyarakat kembali fokus pada agenda perhelatan pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi kita gelar. Mari beri kesempatan Komjen Pol M Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah," ujar Bambang, Jumat (22/6).
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Sosok Ganjar Pranowo tentunya sudah tak asing lagi bagi khalayak publik. Ya, dirinya merupakan seorang pejabat hebat. Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta membahas usulan nama calon Pj Gubernur? Diterima Liputan6.com, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas usulan nama Pj Gubernur dari masing-masing partai politik (Parpol).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Siapa yang akan didaftarkan oleh DPD PDIP Jawa Barat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
Terkait wacana DPR menggunakan hak angket soal keputusan pemerintah menunjuk Iriawan, legislator Golkar itu mengakui bahwa parlemen punya hak melakukan penyelidikan. Aturan tentang hak angket juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
Merujuk Pasal 79 ayat 3 UU MD3, tutur Bambang, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat untuk menggunakan hak angket adalah diusulkan oleh setidaknya 25 anggota DPR lintas fraksi.
Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. Karena itu Bamsoet menegaskan, DPR tidak bisa sembarangan menggunakan hak angket.
Dewan boleh menggunakan hak angket, namun harus memenuhi unsur adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan oleh Pemerintah. Lebih dari itu, juga harus berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dalam pelaksanaannya juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Secara pribadi, Bamsoet menilai penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar merupakan kewenangan pemerintah. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu lantas membeber alasannya sehingga keputusan pemerintah menunjuk M Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar tak menyalahi undang-undang.
Pertama, berdasar ketentuan Pasal 201 Ayat 10 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maka untuk mengisi kekosongan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur definitif.
Kedua, Bamsoet juga menilai Komjen M Iriawan posisinya bukan perwira Polri aktif. Sebab, polisi yang beken disapa dengan panggilan Iwan Bule itu menduduki jabatan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya.
Ketiga, sesuai ketentuan Pasal 109 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ketentuan Pasal 147 dan 148 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN maka jabatan pimpinan tinggi tertentu di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan peraturan perundang undangan.
"Dengan demikian maka JPT Madya tertentu pada instansi tertentu dapat diisi oleh Anggota Polri. Seperti Sestama Lemhanas yang diisi oleh Komjen M. Iriawan yg tentunya dalam pengangkatannya atas persetujuan Kapolri.
Keempat, berdasar Pasal 28 ayat 3 UU Polri maka jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Bamsoet mengatakan, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa untuk jabatan tertentu di luar kepolisian yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian termasuk di antaranya Sestama Lemhanas dapat diduduki oleh polisi tanpa harus mengundurkan diri dari Polri.
"Berdasarkan hal-hal di atas maka pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak ada ketentuan UU yang dilanggar," pungkasnya.
Baca juga:
Wiranto sebut Pj Gubernur Jabar tak mungkin dongkrak suara Hasanah dalam seminggu
Polemik Pj Gubernur, Ketua DPR sebut angket tak bisa dipakai sembarangan
NasDem pilih hak interpelasi daripada angket Pj Gubernur Jabar
Perludem duga Iriawan sengaja disiapkan pemerintah jadi Pj Gubernur Jabar
Polri tegaskan Iriawan tak perlu mundur dari kepolisian jadi Pj Gubernur Jabar
Iriawan: Kalau melanggar silakan turunkan jabatan saya