Ketua DPR Jamin RUU TPKS Bakal Ditindaklanjuti Setelah Reses Berakhir Pekan Depan
Puan memastikan, DPR akan bekerja cepat agar RUU TPKS disahkan. Ia bilang, setelah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR maka segera dikirim ke pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah masa reses berakhir pada pekan depan. Hal ini menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang ingin RUU TPKS segera disahkan.
Puan memastikan, DPR akan bekerja cepat agar RUU TPKS disahkan. Ia bilang, setelah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR maka segera dikirim ke pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya.
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan kasus pelecehan seksual di Sulbar diselesaikan? Karena kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi," tuntasnya.
"Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (4/1).
Puan menyambut langkah Presiden Joko Widodo yang meminta gugus tugas pemerintah menangani RUU TPKS segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Politikus PDIP ini berharap pemerintah juga cepat mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU TPKS.
"Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR," kata Puan.
DPR menjamin siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah. Puan meminta pemerintah memiliki komitmen sama dalam pelaksanaan pembahasan. RUU TPKS ini sudah sangat dibutuhkan karena kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatikan.
"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan Pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Puan.
Diingatkan Puan, kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat darurat. Ia berharap, dukungan elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.
"Hadirnya undang-undang yang berfokus pada korban kekerasan seksual mutlak dibutuhkan. Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," ujar Puan.
Baca juga:
Pimpinan DPR: Percayalah RUU TPKS akan Segera Jadi UU
Jokowi: Saya Harap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Segera Disahkan
Banyak Dikritik, Ketua DPR Berkomitmen Selesaikan RUU TPKS di 2022
Pimpinan MPR Sesalkan RUU TPKS Tak Kunjung Disahkan
Marak Kekerasan Seksual, Cak Imin Yakin RUU TPKS Disahkan Tahun Depan
Kekerasan Seksual dan Anak Meningkat, KSP Dorong RUU TPKS Segera Disahkan DPR