Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari merespons kabar situs resminya diretas dan sebanyak 204 juta data pemilih dilaporkan bocor.

Hasyim mengatakan bahwa KPU berusaha untuk memperkuat pelbagai macam sistem informasi yang digunakan untuk mencegah situs diretas hingga data pemilih diduga dibobol.

"Yang mengerjakan sistem daftar pemilih kan kampus. Kami membangun sistem informasi teknologi informasi untuk alat bantu KPU itu, semuanya yang membangun kampus," kata Hasyim saat meninjau gudang KPU Denpasar di Gor Kompyang Sujana, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (13/13) malam.

KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.

Menurut Hasyim, nantinya ada upaya penindakan pidana penegak hukum.

"Sudah ditelusuri, kalau itu dianggap yang melakukan hacker atau mencuri data atau membocorkan data, tindakan-tindakan pidana nanti pasti ada upaya penindakan hukum," ujar Hasyim.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewarnai hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa (28/11). Hal itu terungkap dalam unggahan di akun X milik Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.

"Belum juga pemilu dan tau hasilnya gimana tapi data pribadi kita semua yang terbaru malah udah bocor duluan," tulisnya dalam unggahan tersebut disertai tangkapan layar unggahan data di Breachforums, Selasa (28/11) siang.

Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums.
Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).