Ketua MPR: Kasus e-KTP bentuk pengkhianatan terhadap rakyat & negara
Ketua MPR: Kasus e-KTP bentuk pengkhianatan terhadap rakyat & negara. Ketua Umum PAN ini menambahkan, uang yang sudah dicari dengan susah payah lewat pajak dan sebagainya, kemudian disalahgunakan.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, kasus e-KTP merupakan sebuah bentuk pengkhianatan. Ini disampaikan di lobby gedung Nusantara III, DPR RI, Senin (13/3).
"Kasus e-KTP bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan kepada rakyat dan pengkhianatan terhadap negara," kata Zulkifli.
Ketua Umum PAN ini menambahkan, uang yang sudah dicari dengan susah payah lewat pajak dan sebagainya, kemudian disalahgunakan.
"Bayangkan itu, uang susah payah dicari dari pajak rakyat untuk kebaikan seluruh kita, baru dirancang, sudah dirancang untuk korupsi," tambahnya.
Karena itu, tindakan korupsi, khususnya e-KTP merupakan pengkhianatan terhadap sumpah kepada rakyat.
"Lah ini belum jadi proyek udah dirancang (untuk dikorupsi). Itu kan, khidmat terhadap kita semua," kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama besar ini juga ujian bagi KPK. Dia berharap, KPK bisa melewati ujian tersebut.
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Apa respon KPK atas putusan hakim tentang Hasbi Hasan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan. KPK pun akan menganalisis akan putusan hakim.
-
Siapa yang menjadi Plt Ketua KPU menggantikan Hasyim Asy'ari? Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU usai Hasyim Asy'ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Apakah nanti kelihatan tebang pilih, atau tidak," kata dia.
Baca juga:
Agus Hermanto: Partai Demokrat 100 persen tidak terkait kasus e-KTP
Bersihkan nama baik anggota, DPR wacanakan hak angket e-KTP
Korupsi e-KTP dinilai berdampak ke berbagai persoalan
Haris Azhar sebut korupsi e-KTP tersusun rapi, penerima fee maling
JK soal kasus e-KTP: Kalau Ketua DPR terjerat, gampang cari gantinya
Marzuki: Enggak usah lobi-lobi orang DPR
ICW sudah prediksi proyek e-KTP rentan pelanggaran