Ketua MPR: Publik tak percaya DPR dan partai politik, gawat ini
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan pandangannya terkait refleksi akhir tahun 2017. Zulkifli mengatakan publik merasa tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik selama tahun 2017.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan pandangannya terkait refleksi akhir tahun 2017. Zulkifli mengatakan publik merasa tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik selama tahun 2017. Temuan ini didapat setelah berdiskusi bersama para pakar dan ahli.
"Jadi publik tidak percaya kepada DPR, kan gawat ini. Dan publik mulai tidak percaya pada partai politik," kata Zulkifli di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain DPR dan partai, kata Zulkifli, publik juga merasa tidak percaya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur besar. Publik menilai baik DPR, partai hingga ormas tak lagi menyuarakan aspirasi mereka.
Zulkifli menuturkan alasan lain yang menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada DPR dan partai karena tidak adanya saluran bagi mereka menyampaikan aspirasi.
"Karena apa yang dirasakan mereka yang harusnya diperjuangkan oleh ormas dan parpol tidak terjadi," ujarnya.
Dia mencontohkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Zulkifli mengaku mendapat informasi bahwa 8 fraksi partai di DPR mendukung peredaran minuman keras.
Sikap itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat agar minuman keras tidak dijual bebas di warung-warung. Dengan sikap itu, publik merasa tidak terwakili oleh DPR.
"Saya dengar 8 parpol setuju peredaran itu saya menolak keras dari awal. Publik tidak ingin miras itu ada di warung-warung. Karena akan membahayakan generasi muda kita," tandasnya.
Ketua Umum PAN ini juga menyayangkan pengamat dan akademisi yang mulai minim menyuarakan kritik kepada keadaan sosial saat ini. Hal ini menyebabkan munculnya pemuka agama yang menyuarakan aspirasi publik lewat kegiatan ceramah-ceramah.
"Jadi para pengamat politik, pengamat ekonomi yang lain-lain itu yg dulu bisa memberikan kritik dan sebagainya mulai hilang itu diambil alih peran itu oleh ustaz-ustaz yang ceramah dengan fasih ceramah di hari Jumat-jumat ganti posisi," ucap Zulkifli.
Baca juga:
Ketum PAN usul UU MD3 direvisi sekaligus, pemenang pemilu jadi Ketua DPR
Ketum PAN usul UU MD3 direvisi sekaligus, pemenang pemilu jadi Ketua DPR
Sekjen PPP ingin tak ada anggaran baru jika pimpinan DPR ditambah satu
Revisi UU MD3 alot, Menkumham disebut belum akomodir usulan semua fraksi
Pemerintah diminta hati-hati bentuk holding BUMN
Airlangga sebut calon ketua DPR harus tak tercela dan senior Golkar