Ketum PAN Puji Wapres JK Bicara Apa Adanya, Tidak Membela Siapapun
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, pernyataan JK itu semakin membuktikannya sebagai seorang negarawan yang tidak membela siapapun meski berada di barisan pendukung capres petahana Jokowi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokosi-Ma'ruf Amin memberi pernyataan yang jadi sorotan. Mulai dari kritik karena mahalnya biaya pembangunan infrastruktur, anggaran negara yang bocor, hingga soal lahan yang dikuasai Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, pernyataan JK itu semakin membuktikannya sebagai seorang negarawan yang tidak membela siapapun meski berada di barisan pendukung capres petahana Jokowi.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
"Pak JK itu kan bukan bela siapa siapa, menyampaikan apa adanya. Pak JK kan dari dulu orang baik, apa yang dia tahu ya ngomong aja," kata Zulkifli di Jakarta Selatan, Rabu (20/2).
"Pak JK negarawan orangnya, apa yang dianggap bener dia ngomong aja bukan bela siapa siapa," tambahnya.
Zulkifli melihat politisi senior partai Golkar tersebut adalah sosok yang objektif. Apalagi JK juga mengakui bahwa dirinya yang memberikan izin pembelian PT Kinai Kertas kepada Prabowo Subianto termasuk didalamnya Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur. Prabowo membelinya dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
"Pak JK kan mengatakan itu (lahan) saya yang ngasih. Bener apa yang disampaikan, ya sudah itu saja," ucap Zulkifli.
Sebelumnya, Wapres JK menjelaskan tanah di Kalimantan tersebut sebelumnya milik PT Kiani Kertas yang kredit macet yang ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPNN) dan Bank Mandiri. Dia juga meminta kepada Dirut Bank Mandi saat itu yaitu Agus Martowardojo agar dikelola oleh pribumi.
Sebab, sudah sering ditawar oleh negara lain seperti Singapura. Karena itu JK mengizinkan Prabowo membeli PT Kiani kertas. Dengan syarat membayar dengan tunai.
"Kredit macet Bank Mandiri, datang Pak Prabowo, sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya you beli tapi harus cash tidak boleh utang, siap. Dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Itu kredit macet itu," kata JK.
JK menyebut Prabowo membeli PT Kiani Kertas senilai USD 150 juta dan dibayar dengan tunai. Didalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220.000 hekter untuk mendukung ketersediaan bahan baku. Karena itu, mantan Ketum Golkar ini mendukung pembelian tersebut lantaran untuk ekspor.
"Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor kertas bahwa dia punya itu otomatis saja," kata JK.
(mdk/noe)