Kontroversi mahar Rp 1 miliar caketum Golkar jelang munaslub

Panitia mempertimbangkan ulang aturan itu dan menunggu konsultasi dengan KPK.

Bermaksud menghindari politik uang selama Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, syarat iuran sebesar Rp 1 miliar yang ditetapkan panitia malah membuat kontroversi. Belakangan, Ketua Steering Committee (SC) Nurdin Halid khawatir kewajiban itu akan tersandung aturan gratifikasi.

Keputusan iuran itu sebenarnya telah ditetapkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada akhir April lalu. Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno DPP Golkar sudah menetapkan iuran Rp 1 miliar bagi seluruh caketum Golkar. Tidak ada penolakan dalam aturan tersebut bahkan ditetapkan secara aklamasi.

"Karena SC sudah menjelaskan dengan filosofinya, dan floor menerima. Filosofinya itu supaya jangan ada money politics. Sehingga semua diputuskan secara aklamasi, tidak ada bantahan, nggak ada apa-apa," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (28/4).

Selain untuk menghindari money politic, uang setoran ini juga untuk menambah biaya pengeluaran munaslub Golkar di Bali ini senilai Rp 47 miliar.

"Munas butuhkan biaya sejumlah sekian, Rp 47 M. Dari situ ditanggung bakal calon Rp 1 M per calon. Dasarnya untuk biayai munas, transport, supaya mereka tidak money politics," pungkasnya.

Beberapa calon ketua umum seperti Ade Komarudin, Mahyudin, dan Priyo Budi Santoso menyatakan sanggup menyetor dana itu. Namun penolakan datang dari Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga mencalonkan diri. Dia meminta syarat tersebut dihapuskan saja.

"Kalau itu mahar, saya tidak setuju. Saya tidak mau dihargai. Namanya mahar saya enggak setuju apapun. Silakan coret saja (saya). Itu bagian kesetiaan saya sebagai kader. Golkar harus jadi patron budaya politik Indonesia," kata Syahrul di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (2/5).

Syahrul berharap, agar Munaslub kali ini bisa mengubah Partai Golkar. Dia ingin ke depannya Golkar menjaga kebersamaan dan demokrasi.

"Munas yang normatif ini harapan masyarakat Indonesia, agar partai mengawali langkah, yang kebersamaan, dan demokrasi secara adil. Saya satu-satunya dari daerah ini momentum baik bagi energi partai agar partai kembali kepada marwahnya," ujarnya.

Suara keras datang dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang dimintai tanggapannya. Dia mengatakan tidak ada sejarahnya pemilihan ketua umum harus menyetor uang, apalagi dengan nominal yang cukup besar. "Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).

Laode mengimbau kebiasaan seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi. Bahkan dia mengatakan kegiatan uang setoran seperti itu terlihat sama saja melakukan kebiasaan gila. "Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," tukasnya.

Mendapat penentangan, Nurdin Halid pun berpikir ulang dan memilih berkonsultasi dulu dengan pimpinan KPK. "Hanya saja ada pejabat negara yang menjadi calon dan voters (pemilih). Ada pasal pidana yang berkaitan gratifikasi perlu kita konsultasikan. Ini melanggar enggak, kalau KPK bilang melanggar, enggak mungkin kita lakukan," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).

Namun bagi kader Golkar baik yang mencalonkan diri maupun pemilih bukan pejabat negara, menurut aturan internal partai tak masalah. Tak ada peraturan organisasi yang tidak memperbolehkan mahar Rp 1 miliar tersebut.

"Jadi di panitia sudah diputuskan berdasarkan rapat pleno Partai Golkar dan AD/ART pasal 37. Jadi pembayaran sah, dan AD/ART yang tidak dilanggar," tuturnya.

Nurdin menjelaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan KPK sebelum tahap verifikasi bakal calon ketua umum. Dia berharap tak ada masalah gratifikasi bagi KPK. "Sebelum tanggal 5 (Mei) konsultasi (ke KPK)," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar, Lawrence Siburian menyatakan pihaknya sudah berkirim surat kepada pimpinan KPK untuk membahas hal ini. "Supaya lebih cepat, lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang harus kita taati," ujar Lawrence di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut Lawrence, Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad telah melakukan komunikasi informal dengan KPK. Hal tersebut berkaitan dengan koordinasi dengan ketua KPK terkait kerjasama pencegahan adanya money politic.

Lawrence mengaku, adanya money politic merupakan hal yang merusak dalam Partai Golkar. Menurutnya hal tersebut akan membuat iklim demokrasi tak sehat. "Itu juga membuat pemimpin menjadi ada beban. Kita mau pemimpin yang bersih, tidak ada beban yang berani menghadapi tekad melawan korupsi dan berani bertindak tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak korupsi di partainya," tuturnya.

Jika KPK menganggap mahar Rp 1 miliar bagi caketum Golkar tergolong gratifikasi atau money politic, Panitia Munaslub Golkar mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan tersebut.

"Itu kita ikutin. Iya apa yang nanti KPK sampaikan ke kami, akan kami ikutin. Karena kita taat aturan. Kita ada aturan internal partai dan negara," kata Lawrence.

Dia tak mau ambil pusing jika syarat setor Rp 1 miliar tersebut dicabut dapat berdampak bagi minimnya keuangan penyelenggaraan Munaslub. Dengan begitu, tanggung jawab penyelenggaraan Munaslub sepenuhnya ada pada panitia.

"Itu urusan panitia. Gawe ini kan gawenya panitia, ya panitia yang cari sumbangan ke sana kemari. Mereka sebagai calon ya maju tanpa ada beban, tanpa harus ada kewajiban (bayar mahar)," tandasnya.

Baca juga:
Ini tolak ukur syarat tidak tercela sebagai calon ketua umum Golkar
Tersangkut etik, Akom dan Tommy terancam gagal jadi caketum Golkar
Konsultasi ke KPK, panitia Munaslub pertimbangkan cabut mahar Rp 1 M
KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang
Maju caketum, Tommy Soeharto dituding tak serius bangun Golkar