KPU DIY rampingkan jumlah TPS mahasiswa di kampus

"Kalau waktu pileg itu kuotanya 500, kalau sekarang 800 jadi harus di regrouping," kata Hamdan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY bakal melakukan regrouping atau pengelompokkan sejumlah TPS di kampus, digabung dengan TPS di sekitar kampus. Sebelumnya untuk memfasilitasi mahasiswa asal luar Yogya yang kuliah di Yogya agar menggunakan hak pilihnya, KPU DIY membuka 9 TPS di kampus.

Menurut ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, dari sejumlah TPS kampus tersebut akan dipangkas sesuai dengan kebutuhan. Regrouping ini dikarenakan jumlah kuota per TPS antara pileg dengan kuota pilpres berbeda.

"Kalau waktu pileg itu kuotanya 500, kalau sekarang 800 jadi harus di regrouping dengan TPS sekitar kampus seperti di RS. Sarjito," kata Hamdan pada wartawan, Selasa (24/06).

Sementara itu KPU DIY hingga saat ini masih membuka kesempatan bagi mahasiswa dari luar DIY untuk menggunakan hak pilihnya pada pilpres. KPU memberikan kelonggaran untuk mendaftarkan diri masuk ke daftar pemilih tambahan dengan membawa KTP dan mengisi form A5 di KPU kota atau kabupaten hingga 29 Juni mendatang.

"Bagi mahasiswa dari luar daerah yang ada di Yogya bisa mendaftar ke DPT tambahan, cukup bawa KTP ke KPU kota/kabupaten, sementara yang kemarin sudah terdaftar saat pileg sudah kami masukkan ke DPT," tambahnya.

Sejauh ini sudah sekitar 3600 mahasiswa asal luar Yogya yang terdaftar dalam DPT di Yogya. Jumlah tersebut diprediksi tidak akan meningkat mengingat saat pilpres, banyak kampus yang libur karena mendekati Hari Raya Lebaran.

"Ini kan sudah mau lebaran, kemungkinan banyak mahasiswa yang mudik, jadi mungkin kalau ada peningkatan tidak banyak, apalagi sudah bulan puasa juga," ujarnya.

Hamdan mengimbau kepada para mahasiswa untuk proaktif, sehingga nantinya tidak hanya menyalahkan KPU karena tidak menggandeng mahasiswa. "Kami sudah bekerja semaksimal mungkin, lewat media, website, surat ke kampus-kampus, mahasiswa sebagai warga negara juga harus proaktif, mereka kan memiliki wawasan luas," tandas Hamdan.

Baca juga:
Melihat penyortiran surat suara Pilpres 2014
Komnas HAM nilai KPU tertutup
Tanggal 1 Juli KPU putuskan pilpres satu atau dua putaran
KPU sebut Jokowi langgar peraturan kampanye di area CFD
Abaikan masukan dari masyarakat, KPU diadukan ke Bawaslu