KPU dukung penundaan kampanye di daerah bencana
"Tapi kami jelaskan penghentian kampanye itu maknanya bukan berarti tahapan kampanye dihentikan. Karena tentu saja jadwal tahapan dan program itu berdasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017, tahapan kampanye sudah diatur, mulai 23 September 2018 sampai 13 april 2018," lanjutnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat daerah bencana tak dijadikan tempat kampanye. KPU pun mengapresiasi para pasangan capres-cawapres yang menunda kegiatan kampanye mereka di wilayah Sulawesi Tengah. Namun penghentian kampanye ini bukan berarti tahapan kampanye dihentikan.
"KPU mengapresiasi kesepakatan yang sudah dibuat parpol peserta Pemilu, pasangan capres cawapres nomor 01 dan 02, pandangan dari Presiden keenam, Mendagri yang mencoba mengedepankan pendekatan kemanusiaaan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana khususnya di Donggala, Palu dan sekitarnya," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
"Tapi kami jelaskan penghentian kampanye itu maknanya bukan berarti tahapan kampanye dihentikan. Karena tentu saja jadwal tahapan dan program itu berdasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017, tahapan kampanye sudah diatur, mulai 23 September 2018 sampai 13 april 2018," lanjutnya.
Karena tahapan Pemilu telah ditetapkan, maka tak mungkin tahapan kampanye dihentikan. Hanya saja dikhususkan untuk daerah bencana, kegiatan kampanye lebih baik dihentikan.
"Ini sesuatu yang berbeda. Di daerah bencana tidak dilakukan kampanye dengan penghentian kampanye itu kan berbeda, karena ini kan Pemilu nasional. Kampanye itu juga berlangsung di seluruh NKRI. Tapi kita mengapresiasi kesepakatan peserta Pemilu agar tidak melakukan kegiatan," paparnya.
Hal yang perlu dikedepankan ialah gotong royong semua elemen untuk membantu para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pendekatan dengan agenda politik dihentikan dan diganti dengan pendekatan kemanusiaan.
"Penghentian yang dimaksud adalah dalam konteks bencana itu kita mengapresiasi di daerah bencana tidak dijadikan tempat kampanye. Pendekatan yang digunakan oleh semua pihak gotong royong untuk yang terdampak bencana di sana adalah pendekatan kemanusiaan. Itu yang dikedepankan meskipun ini sedang masa kampanye," jelasnya.
Hal ini pun telah dikoordinasikan dengan KPU Sulawesi Tengah. Pihak KPU Sulawesi Tengah juga telah sepakat tak ada kegiatan kampanye di kawasan terdampak gempa dan tsunami.
"Kita sudah berkomunikasi dan kita mengapresiasi peserta Pemilu yang sudah bersepakat untuk tidak berkampanye di kawasan terdampak," ujarnya.
Baca juga:
KPU pastikan data di sistem KPU Sulawesi Tengah aman
KPU ingatkan sumbangan korban gempa jangan ada embel-embel alat peraga kampanye
PKS minta KPU dan Bawaslu yang putuskan penghentian kampanye di Sulteng
Gunakan kotak suara dari karton, KPU hemat Rp 663 miliar
KPU Jakarta Barat gelorakan Pemilu sehat untuk para Caleg
KPU imbau warga Palu yang kehilangan e-KTP saat gempa & tsunami segera lapor