KPU Imbau Lembaga Survei Ungkap Pendanaan Supaya Kredibel
Hasyim menyebut survei memiliki peran agar publik tahu perkiraan lebih awal hasil Pemilu. KPU sendiri diuntungkan dengan adanya survei Pemilu.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengimbau lembaga survei transparan dari segi profil lembaga, metode, sampai pendanaan. Hal itu sebagai pertanggungjawaban atas hasil survei yang disampaikan ke publik.
KPU sendiri tidak memiliki kuasa untuk melakukan kontrol terhadap lembaga survei.
-
Kapan KPU akan mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024? Sebagai informasi, sengketa hasil Pilpres 2024 akan disidangkan ke MK pasca KPU mengumumkan hasil resminya pada 20 Maret 2024.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana cara KPU RI menetapkan hasil Pilpres 2024? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Siapa saja yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2024 di KPU RI? Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus melangsungkan rapat pleno, hasil rekapitulasi Pilpres 2024.
"Lembaga-lembaga survei ini yang melakukan survei terhadap hasil pemilu ini yang paling penting adalah lembaga ini kredibel, kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut, kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu darimana, kemudian metode seperti apa," ujar Hasyim di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
Sementara, Hasyim menyebut hukuman terhadap lembaga survei abal tidak tepat. Harapannya justru pada media yang memiliki peran tidak mempublikasikan lebih luas lembaga tidak kredibel.
"Ada peran publik media enggak keluarkan yang aneh-aneh begini," ucapnya.
Hasyim menyebut survei memiliki peran agar publik tahu perkiraan lebih awal hasil Pemilu. KPU sendiri diuntungkan dengan adanya survei Pemilu.
"Demikian juga survei tentang seberapa besar masyarakat tahu tentang penyelenggaraan pemilu. Berapa banyak pemilih yang sudah tau misalkan coblosan Pilpres dilakukan pada tanggal 17 April 2019," jelasnya.
"Kemudian hasil survei menjadi ukuran bagi KPU. Misalnya sosialisasi KPU masih kurang misalkan," lanjut Hasyim.
Baca juga:
Beda Data Bawaslu dan KPU Soal WNA di Jateng Masuk DPT Pemilu
Surat Suara Rusak Ditemukan di 329 Kabupaten Kota saat Penyortiran
Bawaslu Temukan 158 WNA Terdaftar di DPT Pemilu 2019
Kecewa dengan Kandidat Capres, Puluhan Orang Datangi KPU Nyatakan Golput
Ribuan Surat Suara di Sukabumi Rusak
NasDem Duga Ada Upaya Sistematis Delegitimasi Pemilu
Melihat Penyortiran dan Pelipatan 17 Juta Surat Suara Pemilu 2019