KPU jelaskan teknis larangan mantan Napi korupsi jadi Caleg
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan teknis untuk larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif jika diterapkan. Dia mengungkapkan, pertama, caleg harus membuat pernyataan tidak pernah melakukan korupsi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan teknis untuk larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif jika diterapkan. Dia mengungkapkan, pertama, caleg harus membuat pernyataan tidak pernah melakukan korupsi.
Form pernyataan nantinya akan disediakan oleh KPU untuk para caleg mengisinya. Begitu pun dengan larangan eks narapidana kejahatan seksual anak dan narkoba. Para caleg juga harus memberikan pernyataannya.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana cara Kejati Kalteng dalam menyelidiki dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim? Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim ini Kejati Kalteng setidaknya sudah memeriksa sebanyak 20-30 saksi. Kajati Kalteng, Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Douglas P Nainggolan mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
"Iya begitu," ujar Arief, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).
Sebelumnya, hal senada diungkapkan Komisioner KPU Hasyim Asyari. Menurut Hasyim, prinsipnya akan berbentuk klaim.
Para caleg memberikan pernyataannya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan itu. Kemudian, disertakan SKCK dari putusan pengadilan. Para caleg pun memiliki beban untuk membuktikannya.
"Buktinya kan ada. Yang menyiapkan itu kan orang yang mau nyalon. Kalau orang menyatakan 'saya tidak pernah ini', maka dia punya beban buat membuktikan itu," kata Hasyim.
Setelah itu, KPU akan melakukan klarifikasi ke lembaga terkait benar atau tidaknya pernyataan yang diberikan. "Iya. Kami akan klarifikasi ke lembaga yang nyatakan itu, ke pengadilan, kepolisian dan lain-lain," tandasnya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mendagri sepakat dengan Menkum HAM tolak PKPU eks koruptor nyaleg
Ketua KPU yakin RPKPU akan diundangkan oleh Kemenkum HAM
Busyro: DPR tolak larangan eks napi korupsi nyaleg itu aneh
Daripada buat aturan, Yasonna sarankan di TPS buat keterangan caleg eks napi korupsi
Pro kontra usulan napi korupsi dilarang nyaleg, Wiranto ajak musyawarah mufakat
Wapres tegaskan KPU berhak buat aturan syarat caleg, Kemenkum HAM tak boleh tolak