Kritik Keras Amien Rais ke Jokowi, dari Soal Ibu Kota Hingga Takkan Lama Berkuasa
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemindahan itu lebih banyak keburukannya dibanding keuntungannya.
Politikus senior Amien Rais lagi-lagi mengeluarkan kritikan pedas untuk pemerintahan Jokowi. Kritikan ini menyusul rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Bahkan Amien sampai menilai bahwa pemerintahan Jokowi tak akan bertahan lama. Berikut kritikan Amien Rais:
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Mengapa Budi Arie menilai Jokowi pantas menjadi Wantimpres? Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun."Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63," kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Tuding Kajian Bappenas Pesanan dari Beijing
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemindahan itu lebih banyak keburukannya dibanding keuntungannya.
Amien juga tak mengakui kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia menilai kajian tersebut pesanan dari China
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi Studi Beijing. Itu jelas sekali," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Minta Pemindahan Ibu Kota Ditunda
Politikus senior Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembahasan soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Amien menyebut ada persoalan yang lebih mendesak yaitu terkait isu rasial dan kekerasan Papua.
Menurut Amien, Jokowi sedianya memikirkan penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya kerusuhan di Papua kemarin, sebagai alarm bagi pemerintah terkait gejolak di Papua.
"Ini masukan saya secara tulus ikhlas buat pemerintahan pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Saya minta pertama tunda dulu pemindahan ibu kota, tunda dulu," ujar Amien saat Milad PAN ke-21 di kolong tol jembatan tiga, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Sebut Rezim Pemerintahan Jokowi Tidak akan Lama Lagi
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara mendapat penolakan keras dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Amien Rais menyebut pemindahan Ibu Kota tak ada manfaatnya.
Akibat rencana ini, Amien sampai menilai pemerintahan Presiden Jokowi tak akan berlangsung lama.
"Sepertinya loh, sepertinya ini, tidak begitu lama lagi. Sebuah rezim kalau sampai ke titik jenuh, saturation point, ajal, pasti juga akan ajal," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
(mdk/dan)