Kubu Agung sebut perluasan wewenang Wantim hasilkan ketum boneka
"Kalau ketua umum di bawah kendali dewan pertimbangan susah juga," kata Dave.
Ketua DPP Golkar kubu munas Ancol Dave Laksono menilai, wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical) dinilai akan berpeluang menghasilkan ketua umum boneka. Sebab, kendali yang lebih besar ditakuti akan dipegang oleh Wantim.
"Memang ada pemikiran seperti itu (Ketua Umum Golkar hanya menjadi boneka Dewan Pertimbangan). Jadi arahnya sepertinya Ketua Umum dikendalikan Dewan Pertimbangan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).
Dave menekankan, dewan pertimbangan tidak boleh memiliki posisi yang dapat mengatur seorang ketua umum, sebab ketua umum adalah sosok yang akan berhadapan langsung dengan publik.
"Sekarang pemikiran kritis masyarakat kuat. Yang berhadapan dengan publik kan ketua umum, kalau ketua umum di bawah kendali dewan pertimbangan susah juga," kata Dave.
Dave menambahkan, penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, kala itu penguatan kewenangan dewan pertimbangan diperlukan karena secara sistem kekuasaan Golkar mengerucut kepada presiden.
"Tapi sekarang Golkar sudah bertransformasi. Golkar sekarang menjadi partai yang terbuka, siapa saja bisa masuk," ujarnya.
Bagi Dave, penguatan Wantim sebaiknya dilakukan terhadap kepengurusan partai di level bawah. Penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan, kata dia, akan menjadikan lembaga tersebut sangat kuat dan menyandera Ketua Umum.
"Kita jangan terkungkung pemikiran fasis. Perpecahan Golkar itu kan karena pimpinannya selama lima tahun kurang aspiratif," kata dia.
Sebelumnya, melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016, kubu Aburizal mewacanakan adanya perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar.
Belum diketahui pasti bentuk perluasan kewenangan itu seperti apa, namun wacana ini digulirkan seiring keputusan Aburizal tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum pada Munaslub Golkar mendatang dan dirinya berpeluang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan jika diberikan mandat.
Baca juga:
Jika kader menghendaki, Ical tak bisa menolak jadi calon di munaslub
Dukung Jokowi-JK, Golkar buktikan tak bisa jauh dari kekuasaan
Ical dukung Jokowi, Agung Laksono makin panas
JK sebut Menkum HAM akan terbitkan surat khusus pengesahan munaslub
Yasonna sebut pengurus hasil Munas Riau yang selenggarakan munaslub
Ade Komarudin: Penyelenggara Munas adalah DPP
Ini syarat Ketum Golkar agar tidak timbul perpecahan versi JK
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan kader Golkar mulai bergerak turun ke masyarakat? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,” katanya.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).