Kubu Airlangga: Siapa yang Mau Akomodasi Kubu Bamsoet di DPP?
Rapat Komisi A Munas Partai Golkar telah menyepakati Airlangga Hartarto sebagai formatur tunggal atau penentu untuk membentuk kepengurusan pusat. Kubu Bambang Soesatyo sudah mengirim nama untuk masuk dalam struktur pusat.
Rapat Komisi A Munas Partai Golkar telah menyepakati Airlangga Hartarto sebagai formatur tunggal atau penentu untuk membentuk kepengurusan pusat. Kubu Bambang Soesatyo sudah mengirim nama untuk masuk dalam struktur pusat.
Loyalis Airlangga, Ace Hasan Syadzily, menyebut kubu Bamsoet tidak perlu diakomodasi dalam struktur DPP. Sebab, Bamsoet tidak punya dukungan dari DPD I dan II di Munas.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Enggak (akomodasi) lah konteksnya kemarin kan enggak ada DPD dukung Bamsoet kan basisnya pemilik suara ini kan DPD DPD tingkat satu. Kan mereka enggak ada yang dukung Bamsoet lalu siapa yang mau diakomodasi," kata Ace di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/11).
Lagipula, menurut Ace, Kubu Bamsoet tidak mengikuti Munas selama beberapa hari. Harusnya, gerbong Bamsoet mau berbaur di forum tertinggi partai Golkar ini.
"Seharusnya kan mereka ketika dinyatakan sudah bersama ya gabung dong ini Bamsoet enggak hadir selama Munas. Orang-orangnya kayak Robert (Kardinal), Nusron (Wahid), hadir gak?," kata Ace.
"Harusnya kan berbaur berdiskusi jadi bagian dari proses munas kan gak cuma pemilihan ketum tapi gagasan apa yang ditawarkan buat Golkar," ujarnya.
Loyalis Bamsoet Kirim Nama
Sebelumnya, pimpinan komisi A Munas, Azis Syamsuddin, menyebut para loyalis Bambang Soesatyo telah mengirim nama untuk masuk kepengurusan pusat. Namun, kata Azis, hal tersebut belum final.
"Belum final, masih dia ngirim-ngirim nama," ucap Azis.
Dikonfirmasi terpisah, Loyalis Bamsoet, Ahmad Noor Supit mempercayakan kepada Airlangga membentuk kepengurusan baru. Dia menyebut Airlangga menjanjikan gerbong Bamsoet masuk DPP.
"Iya lah (dijanjikan). Kita tunggu saja. Kan sudah disampaikan juga pada saat pidato pembukaan ada rekonsiliasi. Tinggal realisasi saja apa benar, apa enggak," kata Supit.
Kubu Bamsoet masih menunggu ajakan dari pihak Airlangga. Dia mengungkit kesepakatan Bamsoet mundur dari Caketum Golkar.
"Kalau satu deal ketika Bamsoet harus mundur itu. Mereka rekonsiliasinya adalah kepengurusan bersama," ujar dia.
Supit tidak memungkiri bila kubu Bamsoet meminta 30 persen di struktur kepengurusan pusat Golkar. Menurutnya, cerminan rekonsiliasi harus terealisasi di kepengurusan baru.
"Itu kan konsep ke konsep aja, pada intinya adalah, cerminan rekonsiliasi itu harus kelihatan dari nanti konfigurasi pengurus yang akan nanti diputuskan," pungkasnya.
(mdk/bal)