Kubu Romi: Majelis Penyelamat PPP manfaatkan momentum Pilgub DKI
"Kedua Pak Usamah Hisyam mau ikut menggagas Muktamar Luar Biasa PPP, persoalannya itu dia orang PPP bukan. Dulu zamannya Hamzah Haz dia memang orang PPP setelah itu Pak Hamzah Haz jadi Wapres dia jadi ketua DPW Demokrat Banten," ujar Arsul.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Majelis Penyelamat Partai menggunakan momentum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Munas Alim Ulama yang dijadwalkan pada 23-24 Mei 2017 itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah internal PPP.
"Terkait dengan momentum Pilkada DKI itu lah kemudian dijadikan sebagai momentum untuk melakukan koreksi lah menurut versi mereka (Majelis Penyelamat Partai)," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/5).
Salah satu agenda Munas yang akan dibahas yakni menyelesaikan konflik internal dengan memilih nakhoda baru. Namun, pemilihan ketua umum baru hanya bisa dilaksanakan lewat Muktamar Luar Biasa. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam.
Arsul menyebut organisasi Parmusi telah menjadi organisasi terbuka sejak penyelenggaraan Muktamar di Batam. Dengan kata lain, Parmusi memang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi ke partai politik termasuk PPP.
Masalahnya Parmusi sebagai organisasi muktamarnya di Batam itu sudah menjadi organisasi terbuka mempersilakan kader pengurusnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui parpol mana saja terutama partai Islam jadi tidak eksklusif hubungannya dari sisi organisasi," terangnya.
Akan tetapi, kata Arsul, wacana Muktamar Luar Biasa yang disampaikan Usamah menjadi tidak etis. Hal ini dikarenakan, Usamah bukan lagi kader partai berlambang Ka'bah sejak mantan Ketum PPP Hamzah Haz dilantik menjadi Wakil Presiden pada 2001 silam. Sejak saat itu, Usamah diketahui menjadi kader Demokrat dan menjadi Ketua DPW Partai Demokrat Banten.
"Kedua Pak Usamah Hisyam mau ikut menggagas Muktamar Luar Biasa PPP, persoalannya itu dia orang PPP bukan. Dulu zamannya Hamzah Haz dia memang orang PPP setelah itu Pak Hamzah Haz jadi Wapres dia jadi ketua DPW Demokrat Banten," ujar Arsul.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Penyelamat Partai (MPP) yang anggotanya disebut terdiri dari anggota PPP baik kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz sepakat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan para alim ulama pendiri partai. Tujuannya satu, menyelesaikan masalah internal PPP. Rencananya, Munas akan digelar 23-24 Mei 2017.
"Tiga tahun tergadai persoalan yang melahirkan masalah kontra produktif memutuskan untuk menyelamatkan PPP dari kepunahan. Oleh karena itu, kita perlu arahan dari ulama bekas pendiri partai musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).
Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Munas. Utamanya soal pertanggungjawaban Ketua Umum PPP muktamar versi Jakarta Djan Faridz dan juga Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atas konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir.
PPP sangat mungkin mengikuti jejak politik Golkar dalam menyelesaikan konflik internal. Yakni memilih nakhoda baru. Dalam PPP disebut imam baru. Anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi tidak menampik Munas ini sekaligus menjadi ajang pencarian ketua umum baru.
Baca juga:
Senior PPP klaim majelis penyelamat bukan untuk memecah belah partai
Romahurmuziy anggap Majelis Penyelamat PPP lucu dan malu-maluin
PPP ikuti jejak Golkar, Munas jadi ajang pencarian nakhoda baru
Haji Lulung masih malu-malu bicara peluang jadi Ketum PPP
Munas PPP bisa jadi ajang pencarian ketua umum baru
PPP akan gelar Munas demi selamatkan partai dari kepunahan
Ahok senang jika PPP kubu Romi mendukungnya
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.