Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar
Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar. Melihat desakan Munaslub dari mayoritas DPD I, Mahyudin memahami DPP harus segera meresponnya dengan menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP itu akan membahas persiapan munaslub.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengingatkan pengurus DPP untuk menghormati upaya hukum praperadilan yang ditempuh Setya Novanto sebelum memutuskan menggelar Munaslub. Sebab, kata Mahyudin, walaupun terjerat kasus korupsi, Novanto pernah berjasa bagi Golkar.
"Biar bagaimana beliau juga adalah orang sedikit banyak telah berbuat, berjasa, untuk Partai Golkar. Jadi jangan juga teman-teman kacang lupa kulitnya. Begitu Novanto seperti sekarang langsung mendesak desak munas," kata Mahyudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Melihat desakan Munaslub dari mayoritas DPD I, Mahyudin memahami DPP harus segera meresponnya dengan menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP itu akan membahas persiapan munaslub.
"Saya kira sekarang bolanya ada di Plt Ketua Umum Golkar pak Idrus Marham untuk merespons segera melakukan rapat pleno DPP untuk melakukan persiapan persiapan munaslub," terangnya.
Pihaknya berharap Munaslub bisa digelar akhir Desember atau awal tahun 2018. Tujuannya agar persiapan Pilkada 2018 tidak terganggu.
"Ya antara bulan akhir Desember, mungkin Januari awal. Karena kita akan menghadapi Pilkada memang waktu kita juga tidak terlalu banyak. Jadi memang yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat jangan terlalu cepat," ujar Mahyudin.
Di sisi lain, Mahyudin mengaku sudah mendapat informasi bahwa Setnov telah legowo melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
"Tetapi beliau sudah legowo. Saya kira bukan hanya mengundurkan diri, tetapi beliau juga siap melaksanakan munas luar biasa tapi sesuai dengan melanisme dan aturam partai yang berlaku," tukas Wakil Ketua MPR ini.
Sejauh ini, 31 pimpinan DPD I telah menyatakan mendukung munaslub untuk mengganti Setnov digelar. Hanya tinggal 3 DPD yang belum memberikan persetujuan, yakni NTT, Papua dan Papua Barat.
Adapun syarat digelarnya munaslub adalah harus mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD Partai Golkar se-Indonesia.
Baca juga:
Golkar butuh figur yang bersih, Airlangga dinilai cocok jadi ketum
Azis Syamsuddin ingatkan Munaslub harus sesuai AD/ART Partai Golkar
Dedi Mulyadi tegaskan publik inginkan perubahan di Partai Golkar
Peta dukungan politik Airlangga sebagai calon Ketum Golkar
Agung Laksono yakin Golkar dipimpin Airlangga menang 60% di Pilkada 2018
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.