Marwan Jafar: Isi Obor Rahmatan Lil Alamin tak jelekkan Prabowo
"Jadi fungsinya untuk mengklarifikasi fitnah. Pilpres itu enggak boleh dinodai dengan SARA," kata Marwan.
Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah menyiapkan Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin. Tujuannya untuk mengklarifikasi fitnah yang telah disebarkan Obor Rakyat.
"Jadi fungsinya untuk mengklarifikasi fitnah. Pilpres itu enggak boleh dinodai dengan SARA, fitnah, dan tidak sesuai dengan faktanya. Isinya adalah kesaksian para kiai mengenai Pak Jokowi. Dan sebagai antitesa. Ini lebih mencerahkan dari pada Obor Rakyat," jelasnya di Restoran Bintang Laguna, Cilegon, Banten, Selasa (1/7).
Marwan mengungkapkan, rakyat sangat menerima kehadiran Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin. Namun, dia menegaskan, tidak ada dalam tabloid tersebut menjelekkan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Harapannya ini menjadi contoh kampanye yang sehat.
"Tidak ada menjelekkan Prabowo. Isinya menekan yang berakhlakul karimah dan santun. Sama sekali tidak ada menjelekkan capres lainnya. Ini menjadi contoh kampanye yang baik," tegasnya.
Ketua Fraksi PKB di DPR RI ini mengungkapkan, pembuatan tabloid ini telah menghabiskan Rp 3 juta. Karena penyebaran yang dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa saja.
"Misalnya ke Jawa Timur, semua sampai Surabaya kita kasih semua jadi ada tiga ratus lima puluh ribu di Jawa Timur, tapi mau tambah tiga ratus ribu. Jawa Tengah empat ratus ribu. Jawa Barat kita kirim tiga ratus ribu. Aceh juga. Pokoknya habis acara (kampanye) kita kasih semuanya," ungkap Marwan.
Dia mengimbau agar kampanye dengan unsur SARA tidak dilakukan. Sebab dapat merobek menodai martabat Indonesia. Sehingga rakyat dapat mengetahui mana yang benar dan salah. Oleh karena itu aparatur penegak hukum harus bersikap netral dan tegas
"Kita mengimbau setiap aparatur negara, TNI dan Polri harus netral. Sebab Babinsa sudah terlihat dan terstruktur. Dan ini sepertinya ada komando. Intinya bahwa, kampanye dengan SARA itu merobek martabat bangsa. Dan masyarakat harus tahu siapa yang melakukan itu," tutupnya.