Megawati Ingin Paket MPR Aklamasi, Buka Peluang Diisi Partai Kubu Prabowo
Terkait siapa nama yang akan mengisi paket, Basarah mengatakan hal itu kewenangan ketua umum partai politik. Dan atas persetujuan Jokowi.
PDI Perjuangan membuka peluang partai eks pendukung Prabowo Subianto masuk dalam paket MPR bersama koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, syaratnya partai tersebut mendukung agenda amandemen terbatas UUD 1945. PDIP memiliki sikap politik mendorong amandemen terbatas untuk menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Basarah menuturkan, paket pimpinan MPR harus dimusyawarahkan dalam forum pimpinan partai koalisi dan atas persetujuan Jokowi.
"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat yang komit yang srtuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," ujar Basarah di Bali, Minggu (11/8).
Terkait siapa nama yang akan mengisi paket, Basarah mengatakan hal itu kewenangan ketua umum partai politik. Dan atas persetujuan Jokowi.
Basarah mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan pimpinan MPR dipilih secara aklamasi. Sebabnya, Mega mendorong musyawarah mufakat semua partai politik.
"Karena bu Mega menginginkan agar pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi bukan secara voting maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi secara musyawarah mufakat tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Indonesia Kerja," jelas Basarah.
Terkait kemungkinan koalisi menolak paket MPR diisi kubu Prabowo, Basarah mengatakan Jokowi dan Megawati akan melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi. Dia yakin pada akhirnya akan diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
"Saya yakin dengan niat naik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," pungkasnya.
Baca juga:
Mayoritas DPP Diisi Wajah Lama, Megawati Jelaskan Kaderisasi Kepemimpinan PDIP
Tugas Sekjen Makin Berat, Hasto Pastikan Tak Jadi Menteri Kabinet Jokowi
Partai Gerindra Nilai Megawati tak Niat Sentil Prabowo Soal Posko di Jateng
PDIP Usulkan Kabinet Jokowi Berdikari di Bidang Pertahanan dan Kebudayaan
Partai Gerindra Nilai Wajar Megawati Minta Jatah Menteri Banyak ke Jokowi
Gelar Rakernas, Giliran Partai Gerindra Akan Undang Ketum PDIP