Memanas dengan PDIP, Demokrat Sindir 'Era Jokowi KPK Semakin Kuat atau Tidak?'
Suhu politik memanas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berencana memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Suhu politik memanas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berencana memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jubir DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, setiap pemerintahan memiliki masalah dan tantangan berbeda. Dia balik menyindir pemerintah saat ini. Terutama kaitannya dengan upaya penguatan pemberantasan korupsi.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
"Tentulah tiap era punya prestasinya masing-masing. Misal, di era Ibu Mega, sukses membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Era Bapak SBY memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kalau era Bapak Joko Widodo, apakah KPK semakin kuat atau tidak, silakan rakyat yang menilai," ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (24/11).
Menurutnya, pada dasarnya Demokrat tidak ingin membandingkan pemerintahan saat ini dengan sebelumnya. Sebab, saat ini bukan saatnya membanding-bandingkan kinerja presiden. Lebih baik semua pihak fokus membantu rakyat yang kesulitan dalam pandemi Covid-19.
"Bukan malah sibuk membanding-bandingkan, apalagi malah sibuk mengklaim prestasi. Lebih baik kita sibuk bantu rakyat, daripada sibuk klaim prestasi. Biarkan rakyat yang merasakan prestasi kita, bukan malah kita sibuk berkoar-koar di media merasa berprestasi, padahal rakyat sedang susah," katanya.
Herzaky mengingatkan, selain krisis kesehatan, krisis ekonomi masih membayangi Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Apalagi sejak pandemi covid-19.
"Lebih baik para pejabat pemerintahan, maupun elit parpol pendukung pemerintah, fokus pikirkan rakyat. Cari solusi untuk ini," tambahnya.
Sudah saatnya semua pihak bersama-sama berusaha untuk keluar dari Pandemi Covid-19. Sudah terlalu banyak nyawa yang menjadi korban virus Covid-19.
"Apa benar pantas mengklaim prestasi? Ratusan ribu rakyat kita yang berduka dan kehilangan anggota keluarganya, lalu masih merasa pemerintah pantas dan berhak mengklaim prestasi? Hati nuraninya di mana," tutupnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia tak ingin hanya ada saling klaim sehingga menjadi rumor politik.
"Saya pribadi menawarkan beasiswa. bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY," katanya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).
Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggung jawabkan aspek objektivitasnya," sambungnya.
Dia menyebut, dilakukan kajian akademis menggunakan aspek kuantitatif maka pembangunan infrastruktur di era Jokowi jauh lebih banyak. Dia mencontohkan tol, bandara, dan pelabuhan.
"Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itukan bisa dilakukan penelitian yang objektif," tuturnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Petinggi Demokrat Ingatkan Sekjen PDIP: Tidak Etis Membandingkan SBY dan Jokowi
Litbang Kompas: Elektabilitas PDIP, Gerindra, Golkar Teratas, Tapi Terjadi Penurunan
PDIP soal PCR Jadi Syarat Penerbangan: Pemerintah Menegakkan Aspek Keadilan Sosial
PDIP Ingatkan Kadernya Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan Dengan Melakukan Korupsi
PDIP: Dulu Elektabilitas SBY Tinggi, Tapi Ambil Keputusan Politiknya Bagaimana?
Elektabilitas Ganjar Moncer, PDIP Sebut Pemimpin Tak Semata Ditentukan Survei