Mengkaji Prabowo Pimpin Lumbung Pangan Nasional

Demokrat dan PKS Protes

Namun tugas baru yang diemban Prabowo ini menuai penolakan. Khususnya dari parpol di luar pemerintah. Demokrat misalnya.

Demokrat menilai, Prabowo sudah mempunyai tugas yang berat menjadi menteri pertahanan. Sementara pangan, bukan tugas kementerian pertahanan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, program ketahanan pangan seharusnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi leading sektor pada food estate. Sebab, Kementan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

"Bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector-nya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," tegas Syarief yang juga komisi pertahanan di DPR tersebut.

Dalam Pasal 16 UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan, Menhan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara, menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

Kemudian, Menhan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

‘Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.’ bunyi poin 7 pasal 16 UU Nomor 3 tahun 2002.

PKS juga tampak meradang dengan keputusan Jokowi tersebut. Hampir senada dengan Demokrat, menurut politikus PKS, Sukamta, Kemhan sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar.

Misalnya terkait ketahanan nasional melalui kekuatan TNI dengan ketiga matranya. Kedua, ada kebutuhan anggaran yang sangat besar sebanyak Rp68 triliun untuk mengembangkan lumbung pangan seperti yang dikatakan Wamenhan, Sakti Wahyu Trenggono.

Biaya ini akan didapat dari pengajuan kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi.

"Yang jadi soal saat ini pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi utang akan semakin menambah beban utang yang sudah membengkak. Mestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak," terang anggota Komisi I DPR bidang pertahanan ini.

Jokowi Kukuh

Mendapat kritik, Jokowi tetap pada pendiriannya. Dia menegaskan, tugas Menhan bukan berarti hanya mengurus alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menhan juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan.

"Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," jelas Jokowi.

Lumbung pangan ini dibangun untuk memproduksi cadangan pangan yang dibutuhkan apabila terjadi krisis. Meski proyek lumbung pangan dipimpin oleh Prabowo, Jokowi memastikan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) juga akan dilibatkan.

Selain itu, lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak hanya memproduksi beras saja. Nantinya, lumbung pangan itu dapat memproduksi jagung dan cabai.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, lahan untuk menggarap lumbung pangan di Kalimantan Tengah bukanlah gambut. Jokowi meyakini lumbung pangan ini tidak akan mengganggu lingkungan sekitar.

"Itu di luar gambut dan saya kira enggak akan mengganggu lingkungan yang ada. Kita tahu gambut di mana titiknya, mana yang gambut, sedalam apa, ada semua (kajiannya),” katanya.

Dari Sisi Aturan

Secara hukum, Jokowi juga disebut tak melanggar aturan atas kebijakan tersebut. Sebab dalam sistem negara presidensil, presiden memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur menterinya, kata Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Refly menilai, yang perlu menjadi catatan adalah Prabowo harus bisa memastikan tugasnya dalam di sektor pertahanan jangan sampai dinomorduakan usai mendapat tanggung jawab baru. Walaupun, dia pernah memiliki pengalaman mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Karena tugas pokok dan fungsinya itu yakni pertahanan tetapi ini kan tugas yang diberikan presiden maka dua-duanya harus sama suksesnya. Tidak ada satu yang boleh dikalahkan," ungkap Refly dalam akun Youtubenya.

Sementara dari sisi politik, Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun berpendapat, keputusan Jokowi tersebut merupakan kekeliruan.

Menurut dia, dalam pandangan birokrasi modern tugas, wewenang, maupun otoritas dari Menhan terkait pertahanan, kekuatan, kapasitas militer dan ancaman tantangan gangguan pada pertahanan negara bukan persoalan lahan maupun pangan.

Ubed mengungkapkan, tugas dan kewenangan untuk mengurusi lumbung pangan adalah Menteri Pertanian, sebagai kementerian yang sudah jelas tugas dan fungsinya. Sehingga Ubed curiga, terdapat kesepakatan yang dilakukan antara Jokowi dan Prabowo dari apa yang ditunjukan kepada publik.

"Ilmuwan sosial hanya bisa membaca dari fenomena empirik dan makna dari perilaku yang mereka pertunjukan. Dari sisi itu nampaknya memang terlihat sudah ada kesepakatan politik sebelumnya diantara mereka," jelasnya saat dihubungi merdeka.com.

"Terlebih, kebijakan tersebut juga menambah daftar kekacauan tata kelola pemerintahan saat ini. Hal ini berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 dan di tengah krisis ekonomi yang semakin parah," tambah Ubed.

Terlepas dari pandangan politik, tidak menutup kemungkinan Jokowi ingin menyindir kinerja dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Sebab persoalan lumbung pangan sudah jelas sekali tupoksinya dipegang oleh Mentan.

"Jadi saya tidak mengerti maksudnya. Apa hanya menasihati atau memang menyindir Mentan? Karena tidak mampu mengelola pangan, jadi banyak ini spekulasinya," terang pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.