Menolak Coblos Partai di Pemilu 2024: Seperti Balik Sama Mantan, Kembali ke Masa Lalu
Politisi Muda Partai Golkar, Adanti Pradipta menegaskan bahwa sistem coblos partai semakin membuat ketidakpastian dalam Pemilu. Sebab, masyarakat dipaksa untuk memilih partai, bukan calon legislatif yang akan duduk di Senayan.
Politisi Muda Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PSI kompak menolak sistem Pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem pemilu tersebut dinilai menjadi sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia.
Politisi Muda Partai Golkar, Adanti Pradipta menegaskan bahwa sistem coblos partai semakin membuat ketidakpastian dalam Pemilu. Sebab, masyarakat dipaksa untuk memilih partai, bukan calon legislatif yang akan duduk di Senayan.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
-
Kapan Pemilu 2024 akan diselenggarakan? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
"Ini seperti kita membeli kucing dalam karung. Kita ingin masyarakat secara langsung mencoblos siapa yang dipilih," kata Adanti, dalam diskusi Sistem Proporsional Tertutup, " Hambat Anak Muda Berkarya?"di Jakarta, Jumat (13/01).
Sementara, Ketua DPP Barisan Muda PAN Riyan Hidayat menegaskan, sistem coblos partai akan memangkas hak demokrasi masyarakat. Menurutnya, dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
"Demokrasi artinya kedaulatan rakyat, bagaimana rakyat merasa punya daulat dan kuasa. Cara mewujudkan kedaulatan adalah mereka (rakyat) yang berhak menentukan siapa yang berhak mewakili mereka di parlemen," ujarnya.
Dia menilai, jika pemilu dilakukan tertutup, yang muncul adalah feodalisme politik. Karena, kader partai tidak akan sibuk untuk bersosialisasi ke rakyat tapi justru mencari perhatian ke petinggi partai agar bisa menjadi legislator.
Penolakan juga digelorakan, Angkatan Muda Ka'bah Khairany Soraya yang mengibaratkan penerapan coblos partai seperti kembali ke mantan. Menurutnya, hal itu hanya membuat kita semakin menderita.
"Ini kayak balik sama mantan, kembali ke masa lalu. Kalau nggak ada benefitnya buat apa?," tuturnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi mengakui bahwa proporsional terbuka saat ini memang belum sempurna. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kembali ke proporsional tertutup.
"Seharusnya rakyat diberikan hak yang lebih luas, diberikan akses untuk terlibat dalam pemilihan Caleg. Kalau wacana tertutup yang ada malah semakin memangkas hak rakyat," imbuhnya.
(mdk/fik)