Meraba kemungkinan duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019, masuk akal?

Meraba kemungkinan duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019, masuk akal? Tahun 2019 sudah di depan mata. Tahun yang sudah dilabeli sebagai tahun politik karena adanya pemilihan Presiden RI selanjutnya ini, kini makin terasa panas dengan adanya bursa siapa Calon Presiden dan Presiden

2018-03-06 00:01:00

Tahun 2019 sudah di depan mata. Tahun yang sudah dilabeli sebagai tahun politik karena adanya pemilihan Presiden RI selanjutnya ini, kini makin terasa panas dengan adanya bursa siapa Calon Presiden dan Presiden yang akan maju untuk menduduki kursi nomor satu di NKRI.

Presiden Indonesia saat ini, Jokowi, telah resmi mendapat mandat dari partainya, PDI Perjuangan. Sang Presiden pun sepertinya masih mencari-cari siapa sosok yang paling tepat menjadi pendampingnya di 2019.

Meski sudah terasa dekat, Jokowi pun menyebut bahwa dirinya belum akan membahas kriteria calon wakil presiden pilihannya.

"Belum, masih panjang. Masih panjang. Ini masih panjang. Masih ada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus," kata Jokowi di Pura Dalem Sakenan, Denpasar, Bali, Jumat 23 Februari 2018.

Walau belum memberi isyarat siapa yang akan diusung, sejumlah pihak mulai mencari dan memasangkan beberapa tokoh yang dianggap layak dan tepat menjadi calon pendamping Jokowi.

Sejumlah nama, mulai dari tokoh nonpartai hingga politikus dimunculkan untuk berpasangan dengan Jokowi. Beberapa di antaranya ada nama Wakil Presiden saat ini Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan yang mencuat saat ini, ada wacana memasangkan Jokowi dengan Prabowo.

Isyarat adanya rencana Jokowi berpasangan dengan Prabowo salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Pria yang biasa disapa Rommy itu menyebut bahwa Jokowi maupun Prabowo masih berkeinginan untuk maju dalam kontestasi orang nomor satu di Indonesia itu.

"PPP mendukung dan menyetujui jika Pak Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto," kata Rommy di Semarang, Jateng, Senin 19 Februari 2018.

Usulan Rommy ini disebut tidak asal-asalan. Ada beberapa alasan. Pertama adanya hasil survei Indobarometer yang menyebutkan ada peluang Jokowi jika maju dalam pilpres bisa didampingi Prabowo.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika ditanya. Beliau menanyakan, 'Mas, pandangan Mas Rommy kalau saya menggandeng Prabowo bagaimana?' Sudah saya sampaikan tegas, PPP setuju," kata Rommy.

Tiga alasan lain menyandingkan Jokowi-Prabowo adalah, pertama, untuk meminimalisir gesekan antar kontestan maupun antarkader, pengikut maupun simpatisan.

Kedua, mengurangi kemungkinan adanya penebaran kebencian. Dan ketiga, adalah Pilpres 2019 akan bersifat aklamasi. "Pilpres yang bersifat aklamasi secara nasional. Itu yang paling penting," kata Rommy.

Meski menyetujui ide itu, Rommy mengaku berminat menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi. Ia telah menggelar sosialisasi melalui berbagai media luar ruang di tiap daerah.

Rommy merasa percaya diri bersaing dengan kandidat lain seperti Muhaimin Iskandar karena secara personal sangat dekat. Sementara Muhaimin Iskandar lebih banyak sosialisasi dan membentuk relawan.

"Sebagai capres yang sudah diusung kembali empat parpol tentunya Beliau sudah bisa menilai, siapa figur bagus yang dibutuhkan. Kita berbicara dua. Ada dua kebutuhan. Kebutuhan elektoral personal Beliau untuk terpilih kembali dan yang kedua kebutuhan institusional untuk kepentingan bangsa ini. Saya kira itu," kata Rommy.

Apa kata masyarakat?

Di tengah wacana duet Jokowi-Prabowo, Awal tahun lalu, Lembaga riset politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pernah menguji penerimaan publik terhadap kemungkinan bersandingnya Jokowi-Prabowo.

Sebanyak 66,9 persen responden penelitian memberikan tanggapan positif. Hanya 28,4 persen yang menyatakan ketidaksetujuan.

SMRC bukan sekali saja menawarkan opsi bersandingnya dua rival itu. Hal serupa juga dilakukan pada tiga periode survei sepanjang 2017. Menurut Direktur SMRC, Djayadi Hanan, mengutip Liputan6.com, kurvanya terus menunjukkan tren positif.

"Mei 2017, 48,1 persen setuju, berbanding 32,1 persen yang tidak. Lalu survei kami pada September 59,1 persen setuju ini meningkat, dengan 25,1 persen yang tidak," jelas dia dalam pengumuman riset awal Januari 2018 lalu.

Survei SMRC menggunakan metodologi multistage random sampling, dengan margin of error 3,1 persen. Riset dilakukan pada 7-13 Desember 2017, dan total responden 1.220 orang.

Meski penerimaan publik tinggi, menurut Djayadi, realitas politik menutup kemungkinan Jokowi-Prabowo berpasangan di Pilpres 2019.

Kedua figur punya kelompok pendukung fanatik. Basis-basis suara ini akan menunjukan resistensi bila mereka bergabung.

Terlebih, bila menilik kerasnya persaingan kedua tokoh itu saat Pemilihan Presiden 2014. "Saya kita, realitas politik itu akan sangat sulit sekali dipertemukan," kata Djayadi kepada Liputan6.com, Selasa 13 Februari 2018.

Apa kata Gerindra?

Suara berbeda muncul dari internal Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menyampaikan bahwa Prabowo Subianto tidak akan menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Dia meminta agar jangan ada lagi pihak yang memaksakan wacana tersebut.

"Pak Jokowi dengan siapa wapresnya terserah Pak Jokowi. Tapi kalau boleh saran, Jokowi harus bisa membuat stabilitas keamanan. Ancaman itu banyak di era dia. Seperti ancaman SARA," ujar Arief dalam Diskusi Kopi Politik bertajuk '2019, Jokowi dengan Siapa' di Jalan Pakubuwono IV, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (3/3/2018).

Menurut Arief, sosok dengan jiwa pertahanan dan keamanan yang kuat cocok melengkapi kekurangan Jokowi. Seperti mengambil cawapres dengan latar belakang TNI misalnya.

"Bisa mengambil dari kader TNI. Kalau Pak Prabowo kan sudah TNI, jadi tidak usah diragukan," ucap Puyono.

Puyono justru mengatakan, Prabowo akan menjadi lawan terberat Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. "Yang pasti, Pak Jokowi akan berhadapan dengan Ketum kami," tutur Arief.

Menurut Arief, ada sejumlah lembaga survei yang mulai bermain isu mendorong Prabowo menjadi calon wakil presiden Jokowi. Dia menilai survei-survei tersebut sebagai bentuk kekeliruan.

"Segala isu atau wacana yang sedang dibuat lembaga survei yang mengarahkan Pak Prabowo harus jadi wakil Jokowi, itu bukan ukuran kami. Banyak lembaga survei yang salah, banyak. Bagaimana mau survei skala nasional, kalau tingkat Jakarta saja salah?" jelas dia.

Terlebih, jika isu tersebut terus digodok, efeknya dinilai cukup berbahaya. Bahkan perpecahan dapat terjadi di Tanah Air.

"Bolehlah semua lembaga survei membuat survei dengan metode mengarahkan Pak Prabowo jadi wakil Jokowi. Tapi pada dasarnya itu tidak bisa, berbahaya. Kalau Jokowi pasangan dengan Prabowo, nanti Jokowi lawannya kaleng kosong. Bisa pecah negara ini," Arief menandaskan.

Tidak adanya kemungkinan Jokowi dan Prabowo berpasangan dalam pemilu 2019 juga ditegaskan Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono. Ferry menampik kemungkinan berpasangannya Prabowo dengan Jokowi.

Pasalnya kedua tokoh tersebut memiliki ideologi yang jauh berbeda.

"Terdapat perbedaan yang signifikan antara ideologi satu orang dengan orang yang lain. Ada perbedaan yang signifikan garis pemikiran antara satu dengan yang lain," jelas Ferry saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (3/3/2018).

Menurut Ferry, perbedaan paham antara keduanya terlalu kontras sehingga mustahil untuk disandingkan. Sebab, lanjut Ferry, Prabowo dan Jokowi bukanlah barang, tapi merupakan nilai yang hidup yang tidak mudah disatukan.

Berbeda dengan pengurus Gerindra, Prabowo merespons wacara dirinya berpasangan dengan Jokowi dengan jawaban agak noratif. Prabowo menyebut keputusan dalam pesta demokrasi itu berdasarkan mandat dari partainya hingga suara dari masyarakat Indonesia.

"Saya akan mendengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat-sahabat, suara mitra," kata Prabowo di kediamannya Jalan Ketenegara, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Hal terpenting, Prabowo menyebut kekuatan yang akan diambil itu karena kepentingan nasional.

"Iya yang saya bisa janji kepada kalian. Apapun keputusan saya selalu mengutamakan kepentingan nasional dan yang terbaik untuk rakyat, itu yang kita akan lakukan," jelas Prabowo.

Sumber:Liputan6.comLiputan6.com

Baca juga:
Usai tarif listrik, Jokowi minta Jonan tahan harga Premium dan Solar hingga 2019
Presiden Jokowi ingin dana bantuan program keluarga harapan dilipatgandakan
Menteri Jonan: Presiden Jokowi instruksikan divestasi Freeport selesai akhir April
Laporkan Jokowi-PSI, ACTA bawa bukti berita media online
Soal UU MD3, Fahri sarankan Jokowi konsultasi dengan partai koalisi
ACTA akan laporkan Parpol bahas pemenangan Pilpres di Istana
Jokowi minta Kapolri & Panglima TNI jaga stabilitas tahun politik

(mdk/idc)