MK putuskan pasal angket sah, Pansus tegaskan tak akan perpanjang masa kerja
Pansus juga tidak akan memanggil kembali KPK untuk mengonfirmasi temuan dugaan pelanggaran kinerja pemberantasan korupsi. Taufiqulhadi memastikan kerja Pansus telah selesai dengan ditandai rampungnya rekomendasi akhir. Rekomendasi akhir itu juga telah disampaikan ke KPK.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang masa kerjanya meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal angket yang diajukan sejumlah pegawai KPK. Menurut Taufiqulhadi, putusan mengembalikan tata kelola negara ke jalur yang benar.
"Tidak. Tak kami perpanjang kerja pansus walaupun MK mengatakan KPK itu bagian dari objek pansus angket objek dari pengawasan DPR," katanya saat dihubungi, Kamis (8/2).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
Selain itu, Pansus juga tidak akan memanggil kembali KPK untuk mengonfirmasi temuan dugaan pelanggaran kinerja pemberantasan korupsi. Taufiqulhadi memastikan kerja Pansus telah selesai dengan ditandai rampungnya rekomendasi akhir. Rekomendasi akhir itu juga telah disampaikan ke KPK.
Sebenarnya, Pansus telah 2 kali memanggil KPK untuk dimintai tanggapan soal temuan tersebut. KPK mangkir dengan dalih menunggu putusan uji materi pasal angket dari MK.
"Tidak. Dalam konteks pansus angket sekarang sudah selesai. Jadi kami tidak lagi dalam konteks untuk memanggil kembali," tegasnya.
Keluarnya putusan MK ini dianggap tepat lantaran kerja Pansus telah selesai. Dia menyebut jika putusan itu keluar ketika pansus masih bekerja maka akan menimbulkan opini adanya pengaruh terhadap MK.
"Tapi dengan ini kami telah mengambil keputusan di pansus itu segera akan melaporkan ke paripurna, maka sebetulnya putusan ini adalah putusan yang diambil setelah semuanya selesai di angket," klaim politikus Partai NasDem.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menuturkan pihaknya selama ini bekerja melakukan penyelidikan kepada KPK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki anggota DPR dalam UU MD3.
Masinton mengungkapkan Pansus akan menggelar rapat untuk membahas putusan MK tersebut dalam waktu dekat.
"Cuman kan kita selama ini menjalankan sesuai kewenangan kita anggora DPR di pansus," ungkapnya.
Diketahui, MK memutuskan menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terkait pasal hak angket dalam UU MD3. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.
Baca juga:
Politisi PDIP tegaskan Pansus KPK tak melunak
Pansus KPK sepakat laporan akhir dibawa ke paripurna
Cegah partisipan, Pansus minta pemerintah beri anggaran pencegahan untuk KPK
Rekomendasi dewan pengawas KPK batal, Ketua Pansus tegaskan tak ada intervensi
Ketua DPR tepis tudingan miring soal rekomendasi Pansus KPK