MPR ingatkan Jokowi harus duduk bareng DPR bahas pemotongan anggaran
Kebijakan pemangkasan anggaran seharusnya dibahas dan disepakati bersama DPR.
Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga. Dalam inpres yang diterbitkan per tanggal 26 Agustus 2016, mencantumkan adanya 87 Kementerian dan Lembaga anggarannya dipotong.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Jokowi bahwa kebijakan pemangkasan anggaran seharusnya dibahas dan disepakati bersama DPR. Ini dikarenakan DPR juga berperan dalam menyusun keuangan kementerian dan lembaga negara.
"Anggaran ini kan undang-undang tentang APBN dan itu dibahas bersama sama dengan DPR , mestinya jika ada perubahan harus dibahas lagi dengan DPR karena apa yang di persesikan oleh pemerintah sudah disepakati oleh DPR," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9).
Anggota Komisi I ini menolak keputusan pemangkasan anggaran itu. Dicontohkannya, belanja negara di sektor pertahanan dan intelijen pasti akan terganggu dan terhambat. Padahal, saat ini ancaman terhadap pertahanan negara tergolong tinggi.
"Kita di komisi 1 ada pemotongan anggaran untuk pertahanan, untuk BIN untuk menteri luar negeri, padahal jelas sekali ancaman terhadap negara kita ini dikaitkan dengan intelijen kita juga sangat tinggi," tegasnya.
"Makanya kami di komisi 1 menolak jika terjadi pemotongan anggaran di pertahanan luar negeri dan masalah BIN termasuk juga anggaran untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri," sambung dia.
Meski begitu, Hidayat menyadari pengelolaan anggaran memang cukup sulit di tengah pendapatan negara yang tak sesuai target. Akan tetapi, dia menyarankan agar pos-pos anggaran strategis seperti pertahanan tidak dipotong.
"Kami juga melihat betul bahwa keuangan negara itu susah tapi apakah sampai tingkat itu dan mana yang boleh dipotong dan bagian-bagian yang penting untuk dibahas lagi dengan DPR," terangnya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Baca juga:
MPR akui lobi pemerintah minta anggaran tak dipotong
Protes Jokowi, pimpinan MPR bilang potong anggaran harus ubah UU
Fahri Hamzah sebut Jokowi langgar UU potong anggaran lewat Inpres
Kampanye penghematan, Jokowi ternyata tak potong anggaran DPR
Bukan dikategorikan UU, wajar Inpres penghematan anggaran diprotes
Komisi XI nilai pemangkasan anggaran lewat Inpres rawan digugat