NasDem Bantah Zulkifli Hasan: Apa Agenda PAN Tawarkan Amandemen?
"Tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen, tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa. Tapi saya sampai saat ini belum masuk pembicaraan itu," kata Ali.
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, pembahasan mengenai amandemen UUD 45 belum dibicarakan dalam rapat parpol koalisi pemerintah.
"Di koalisi partai pendukung, sampai saat ini belum kita bicarakan. Bahkan kemarin ketika saya bertanya ke ketum pasca ketemu Pak Jokowi, itu sama sekali tidak disebutkan," kata Ali pada wartawan, Rabu (1/9).
-
Kapan KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Nasional? Pada 6 November 1972, KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 064/TK/Tahun 1972.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Kapan Zulhas menyampaikan pidato tentang membawa ide-ide PAN dalam memimpin Kemendag? Saat dipercaya memimpin Kementerian Perdagangan, sebagai Ketua Umum PAN saya membawa ide-ide partai ini untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Memastikan bahwa perdagangan kita harus untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," ujar Zulhas dalam pidato perayaan HUT ke-25 Tahun PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam.
-
Mengapa Zulkifli Hasan merasa PAN layak menjadi pemenang di Pemilu 2024? "Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024," ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
Ali mengaku, tak tahu apa tujuan Ketum PAN Zulkifli Hasan menyinggung amandemen usai bertemu denga Jokowi. Namun, ia memastikan tak ada pembicaraan amandemen saat rapat parpol koalisi terakhir.
"Tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen, tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa. Tapi saya sampai saat ini belum masuk pembicaraan itu," kata Ali.
Meski demikian, Ali menyatakan, saat ini belum urgen melakukan amandemen, apalagi amandemen harus dilakukan dengan sangat teliti.
"Kita belum melihat apa yang urgen untuk amandemen. Karena NasDem sangat berhati-hati soal amandemen. Karena bicara amandemen, potensi kegaduhannya sangat besar. Bicara bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi yang ada adalah mengubah masa jabatan presiden, Jokowi ingin 3 periode dan lainnya," katanya.
Ali menyebut, kondisi pandemi saat ini akan lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 dan membantu rakyat terdampak.
"Ketika (amandemen) itu dilakukan, pasti potensi kegaduhannya sangat besar. Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk Covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tidak kegaduhan, sehingga alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu. Dan Pak Jokowi sangat menyetujui itu kelihatannya," tandasnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bercerita ketika diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat bersama partai koalisi pemerintah. Setelah pertemuan itu, ia menilai amandemen perlu dievaluasi.
Zulhas, sapaan karibnya, mengungkap, pembicaraan Presiden Jokowi dengan partai koalisi ada mengenai Covid-19, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ada berbagai pandangan pada pertemuan tersebut membahas kelembagaan.
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati ga ikut gubernur, gubernur ga ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," katanya dalam Rakernas PAN, Selasa (31/8).
Untuk itu, dia memandang setelah 23 tahun berjalan amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Perlu evaluasi juga arah demokrasi hari ini.
"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, ada pihak-pihak yang menilai Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin.
Namun, dia berpandangan sila keempat Pancasila sudah menjelaskan arah demokrasi itu. Yaitu demokrasi dimusyawarahkan bukan terpimpin.
"Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'," katanya.
"Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tutup Zulhas.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)