NasDem sebut pemerintahan Jokowi tak anti kritik
Plate menuturkan, saat ini yang patut dipermasalahkan adalah komentar Mantan Ketua MPR Amien Rais (AR). Sebab, kata dia, tudingan Amien sangat tidak berdasar.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka pada setiap kritikan tokoh bangsa ataupun masyarakat. Menurutnya saat ini yang perlu dipermasalahkan adalah kritikan yang tidak berdasar.
"Pak Jokowi sangat humble dan sangat terbuka atas kritik. Apakah sikap pemerintah terhadap kritik yang jadi persoalan atau kritik yang tidak berdasar yang jadi soalnya. Saya kira yang jadi soal adalah kritik yang tanpa dasar dan bahkan menabur fitnah," kata Plate saat dihubungi, Jumat (23/3).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
Plate menuturkan, saat ini yang patut dipermasalahkan adalah komentar Mantan Ketua MPR Amien Rais (AR). Sebab, kata dia, tudingan Amien sangat tidak berdasar.
"Justru yang perlu dikomentari pernyataan AR yang tanpa dasar. Dunia ini sudah terbolak balik," ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menjelaskan dalam mengungkapkan kritik tentu harus melalui dasar yang jelas. Serta tidak menebarkan kritik merupakan fitnah belaka.
"Kritik boleh namun harus didukung dengan data dan dasar yang benar. Demi kebaikan bangsa maka sebaiknya Persoalkan juga pengkritik yang asal bunyi dan sebar fitnah. Itu justru yang perlu diluruskan dan diperbaiki," tandasnya.
Sebelumya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berharap pemerintah tak arogan dalam menanggapi kritik. Hal itu menanggapi perdebatan Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. SBY meminta keduanya menyelesaikan persoalan dengan cara kekeluargaan.
"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut," kata SBY.
Sementara, Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas, mengkritik pernyataan politisi senior Amien Rais. Sebab mantan Ketua MPR itu tidak menyampaikan bukti kala menuding Presiden Joko Widodo.
"Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi)," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/3).
Menurut Danik, program pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan. Namun juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan.
Baca juga:
Surya Paloh: Kita telah berketetapan hati, Jokowi presidenku
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Minut gabung NasDem
Hujan deras, Surya Paloh konsolidasi kader NasDem Pulau Terluar
'Sudahlah, kembalikan fungsi jalan di Tanah Abang sebagaimana mestinya'
Dukung Ombudsman, NasDem DKI minta Anies buka Jalan Jatibaru
NasDem menunggu undangan Jokowi bahas kandidat cawapres 2019