NasDem sebut tak ada yang hambat Ahok jadi menteri
Partai NasDem mendukung rencana Jokowi untuk melakukan reshuffle jika ada kinerja menterinya yang dianggap kurang baik.
Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan bongkar pasang menteri Kabinet Kerja. Jokowi menyebut ada sejumlah menteri yang bekerja di bawah target yang ditetapkan.
Partai NasDem mendukung rencana Jokowi untuk melakukan reshuffle jika ada kinerja menterinya yang dianggap kurang baik.
"Untuk program presiden berjalan, dan leadershipnya berjalan efektif di kabinetnya kalau ada yang perlu di reshuffle kami mendukung," kata Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).
Sebagai partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019, NasDem ingin membantu memastikan program pembangunan yang telah dirancang berjalan dengan baik.
"NasDem itu mendukung presiden memastikan bagaimana pembangunan program presiden berjalan dengan baik di kabinet. NasDem kan sudah menyatakan dukung kembali Jokowi di Pilpres 2019," tegasnya.
Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut akan diplot Jokowi sebagai menteri. Bergulir rumor, Jokowi akan memberikan Ahok jabatan di pos Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Jhonny menegaskan NasDem tak mau berandai-andai dan memilih menunggu keputusan Jokowi. Hanya saja, dia menilai tidak ada halangan bagi Ahok untuk mendapat tugas sebagai menteri.
"Terkait Pak Ahok sampai dengan saat ini itu kewenangan presiden. Sampai sekarang kan enggak ada yang menghambat pak Ahok jadi menteri. Tapi kita kan bukan presiden, kita akan tunggu dari pak Jokowi," terangnya.
Di tengah rumor yang mencuat, Jhonny memahami muncul pula pro kontra terkait proses hukum Ahok dalam kasus penistaan agama. Dia meyakini Jokowi akan mempertimbangkan masak-masak para calon pembantunya jika reshuffle dilakukan.
"Pasti ada yang nanya, Pak Ahok kan belum selesai sidangnya, nah reshuffle kabinet kan juga belum. Tapi semua masukan dari politik, lingkungan sosial politik maupun kompetensi dan pengalamannya akan menjadi pertimbangan presiden untuk menentukan siapa pembantunya, siapa menterinya," jelas Jhonny.
"Yang paling penting presiden itu adalah chemistry. Bagaimana bekerja sama berdasarkan chemistry, apalagi presiden kita orang Jawa. Jadi ada simbol-simbol itu harus bisa dipahami oleh menteri-menteri. Ada beberapa menteri yang dituntut untuk memenuhi target presiden," sambungnya.
Namun, Jhonny melihat Ahok cocok dan memenuhi syarat untuk menjadi pembantu Jokowi di kabinet. Di pemerintahan, Ahok dinilai berhasil selama bertugas sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta. Begitu pula saat menjadi anggota DPR. Jhonny menganggap integritas Ahok sebagai anggota dewan terjaga dengan baik.
"Kalau Bupati Belitung berhasil, pak Ahok sebagai anggota DPR integritasnya terjaga dengan baik. Pak Ahok sebagai Gubernur kita tahu, apabila kita mengukur kinerja dan program, konsistennya untuk reformasi birokrasi, untuk pembangunan Jakarta, pencegahan banjir macet dan sebagainya konsisten betul, dan itu memenuhi syarat," pungkas dia.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Baca juga:
Ahok soal isu diberi jabatan menteri: Itu bukan hak saya
Disebut akan jadi menteri kabinet Presiden Jokowi, ini kata Ahok
'Lagi cinta-cintanya ke Ahok-Djarot tetapi berhenti di tengah jalan'
Ahok sudah buat kunci e-budgeting biar tak ada yang nyolong anggaran