Nusron Wahid: Tidak akan Aklamasi, Ada 4 Calon Tantang Airlangga di Munas
Dia juga meyakini, jumlah kandidat ketua umum akan terus bertambah. Sehingga, skenario aklamasi bisa batal terjadi.
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nurson Wahid memastikan Munas akan berjalan demokratis. Dia ragu pemilihan calon Ketua Umum Golkar di Munas akan ditempuh dengan aklamasi.
Menurutnya, Munas tidak akan hanya diikuti satu kandidat calon Ketum saja. Dia memprediksi setidaknya ada 4 kader Golkar yang kemungkinan maju sebagai caketum di Munas.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Melihat dinamika di Rapim, dipastikan di Munas tidak akan ada calon tunggal. Setidaknya akan ada 4 calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, Bambang Susatyo," kata Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (15/11).
Dia juga meyakini, jumlah kandidat ketua umum akan terus bertambah. Sehingga, skenario aklamasi bisa batal terjadi.
"Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain. Dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal bagaimana akan aklamasi?," ujar Nusron.
Selain itu, Nusron menyebut ada empat hasil rapat pimpinan nasional. Di antaranya, memprioritaskan kader partai golkar untuk dicalonkan dalam pilkada, Munas dengan mengedepankan musyawarah mufakat berlandaskan demokrasi serta menugaskan Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan UU Pemilu.
Kritik Hasil Rapimnas
Dia mengkritik rekomendasi Munas harus dilakukan dengan musyawarah. Jalan musyawarah, kata dia, baik dilakukan bila hanya ada satu calon. Untuk itu, mekanisme voting akan menjadi pilihan terbaik di Munas.
"Musyawarah mufakat itu sesuatu yang baik selama calonnya hanya satu dan semua sepakat. Tapi kalau calonnya banyak, bagaimana cara mengambil keputusannya? Masak empat-empatnya akan jadi ketum semua. Pasti harus satu dan lewat mekanisme voting, sebagai satu-satunya jalan," jelas dia.
Eks Kepala BNP2TKI ini mengungkapkan, ada upaya dari pihak tertentu agar pemilihan Caketum dilakukan dengan aklamasi. Skenario itu, lanjut Nusron, bertabrakan dengan aturan ART pasal 50.
"Padahal tatacara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART, pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas, dan melalui 3 tahap; penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Darimana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan akan sudah penetapan," tegasnya.
Suara Silent Majority
Di lain hal, Nusron percaya masih banyak pemilik suara, DPD II dan kader lain yang belum menentukan pilihan.
"Kami optimis DPD II dan silent majority nanti akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan perubahan kepemimpinan partai yang akan membawa partai lebih baik, dinamis dan progresif," tandas Nusron.
Aklamasi Seperti Era Ical
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ingin Munas Golkar berjalan demokratis. Dia pun tak masalah jika di Munas nanti ketua umum dipilih secara aklamasi. Airlangga menyebut, aklamasi pernah terjadi saat pemilihan caketum Golkar Aburizal Bakrie. Kemudian saat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2017 silam.
"Aklamasi bukan pertama kali, pertama kali waktu Pak Ical (Aburizal Bakrie), kedua pada saat Munaslub kemarin. Golkar sudah melaksanakan itu," ucap dia di sela Rapimnas Golkar, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut Menko Perekonomian itu, pemilihan secara aklamasi tidak menyimpang dari demokrasi. "Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga.
(mdk/ray)