Panja RUU Cipta Kerja Lanjut Terus Meski Tanpa PKS dan Demokrat
"Jumlah fraksi ada 9. Kuorum fraksi itu 5," ujar Baidowi kepada wartawan, Senin (27/4).
Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja tidak ada masalah tanpa kehadiran Fraksi Demokrat dan PKS yang menolak membahas Omnibus Law di tengah Pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Panja Achmad Baidowi menjelaskan, tanpa kehadiran dua fraksi tersebut, pembahasan RUU Cipta Kerja masih dapat dilanjutkan. Karena sudah memenuhi kuorum.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
"Jumlah fraksi ada 9. Kuorum fraksi itu 5," ujar Baidowi kepada wartawan, Senin (27/4).
Sekretaris Fraksi PPP itu menjamin, tanpa melibatkan PKS dan Demokrat, kualitas undang-undang yang disusun tetap dijaga.
Menurutnya, tidak ada masalah jika PKS dan Demokrat tidak hadir dalam pembahasan. Namun, Panja RUU Cipta Kerja juga tetap membuka pintu bagi dua fraksi tersebut jika ingin ikut pembahasan di tengah jalan.
"Ya itu hak mereka untuk tidak ikut, misal mau masuk di tengah jalan ya boleh juga," kata Baidowi.
Baidowi mencontohkan, RUU Pemilu yang menjadi dasar hukum Pemilu 2019, dapat disahkan tanpa empat fraksi. Saat itu, Fraksi di DPR terdapat 10 parpol. Gerindra, Demokrat, PKS, PAN melakukan aksi walkout karena tidak sepakat dengan hasil rapat paripurna yang menyetujui opsi ambang batas presiden 20/25 persen.
Sehingga, berkaca pada masa lalu, tanpa kehadiran seluruh fraksi dapat mengesahkan RUU menjadi undang-undang.
"Contoh RUU Pemilu malah 4 fraksi tidak ikut pengesahan, ya tetap sah," kata Wakil Ketua Baleg ini.
Adapun Baleg DPR RI telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa ahli untuk membahas RUU Cipta Kerja. Ahli yang dihadirkan adalah Prof. Djisman Simanjuntak Rektor Universitas Prasetya Mulya, Yose Rizal dari CSIS dan Sarman Simanjorang Ketua HPPI Jakarta.
Sebelumnya, Fraksi PKS tidak mengikutsertakan anggotanya dalam Panja RUU Cipta Kerja. Mereka menolak membahas Omnibus Law saat masa Pandemi Covid-19. Tak lama, Demokrat juga mundur dari pembahasan dengan alasan yang sama. Kendati, dua partai sebut membuka peluang ikut dalam pembahasan setelah Covid-19 surut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Klaster tersebut yang menuai protes buruh. Jokowi sudah menyampaikan sikap tersebut ke DPR.
Ketua DPR Puan Maharani, juga sudah meminta Baleg untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.
(mdk/rnd)