Pansus angket KPK bakal undang pakar dan akademisi minggu depan
Masinton menambahkan, pihaknya juga tengah mencatat sejumlah nama-nama yang diduga pernah dirugikan dari KPK untuk dimintai keterangan dalam forum angket.
Pansus angket KPK telah menyusun sejumlah agenda kerja. Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan memanggil akademisi dan pakar yang membidani UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK minggu depan.
"Sebagian sudah beberapa akademis, profesor yang membidani UU 30 tentang KPK, Prof Romli, Prof Andi, Yusril nanti akan undang," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah mencatat sejumlah nama-nama yang diduga pernah dirugikan dari KPK untuk dimintai keterangan dalam forum angket.
"Dari masyarakat yang melaporkan, keberatan dengan KPK mungkin pernah merasa dizolimi, kita sedang list nama tersebut untuk kita mintai keterangan di forum angket," tegasnya.
Masinton menjelaskan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembenahan bukan pelemahan lembaga KPK. Oleh karena itu, dia meluruskan segala opini buruk yang menyebut penggunaan angket hanya upaya pelemahan terhadap kinerja KPK.
"Selama ini dibilang angket memperlemah KPK saya rasa itu pandangan belum tepat tidak ada urusan pelemahan," pungkasnya.
Baca juga:
PKS tegaskan tak kirimkan anggota buat hak angket KPK
PDI Perjuangan sindir KPK: Kalau jujur ngapain takut
DPR sebut target ekonomi RI 2018 terlalu optimis
Cerita politisi Demokrat bertemu wanita penarik becak hamil 7 bulan
Pansus angket: KPK jangan sampai kualat DPR dibentuk dengan UUD
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).