Pansus angket sebut KPK jangan cengeng minta Jokowi turun tangan
Pansus angket sebut KPK jangan cengeng minta Jokowi turun tangan. Pansus angket curiga dengan sikap KPK yang terkesan meminta perlindungan kepada lembaga lain. Seharusnya, KPK tidak perlu khawatir dan takut jika tidak membuat kesalahan.
Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menyindir sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta bantuan MK, MA hingga Presiden Joko Widodo untuk menyikapi pansus angket. Taufiq meminta KPK menghadapi proses ini tanpa harus mengadu ke pihak lain.
"KPK jangan cengeng, dong. Untuk apa melapor ke sana ke mari. Melapor ke Presiden, untuk meminta presiden intervensi. Kemudian melapor ke MK, agar dapat pendapat final dan banding dari MK sehingga DPR terkunci," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (12/6).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Dia curiga dengan sikap KPK yang terkesan meminta perlindungan kepada lembaga lain. Seharusnya, KPK tidak perlu khawatir dan takut jika tidak membuat kesalahan.
"Kenapa demikian keras KPK ingin dilindungi oleh lembaga lain? Jika memang KPK tidak berbuat aneh-aneh, tidak perlu khawatir," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut.
"Presiden pasti mengamati mudah-mudahan presiden mengambil sikap," ujar Agus saat menghadiri pembukaan konvensi anti korupsi jilid II tahun 2017 di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6).
Meski sejumlah polemik dihadapi, Agus masih optimis dukungan terhadap komisi antirasuah pun tak kunjung surut. Mantan ketua LKPP itu pun berujar eksistensi KPK saat ini lantaran dukungan kuat dari berbagai macam elemen masyarakat. "Semoga ini menyadarkan banyak pihak yang ingin melemahkan KPK," ucapnya.
Baca juga:
Agus Rahardjo harap Jokowi ambil sikap terkait DPR angket KPK
Ketua Pansus angket geram kerjaan KPK bikin gaduh terus
Gerindra sebut tak seharusnya KPK minta Jokowi tangani angket di DPR
PDI Perjuangan sindir KPK: Kalau jujur ngapain takut
Politikus PPP cibir KPK yang lapor sana-sini soal pansus angket