Pansus Pelindo DPR ingatkan Jokowi segera pecat Rini dan RJ Lino
Keputusan dari DPR itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan pemerintah.
Anggota Pansus Pelindo DPR Nizar Zahro mengingatkan Presiden Jokowi untuk segera merespon rekomendasi DPR terkait kasus Pelindo II. Dalam rekomendasinya, DPR meminta Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Apalagi saat ini RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena keputusan Pansus itu sudah disampaikan dalam Paripurna walaupun masih laporan pertama, rekomendasi itu tergantung pemerintah. Keputusan dari DPR itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan pemerintah," kata Nizar saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/12).
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kapan R.A.A Kusumadiningrat memimpin? Sebelumnya, R.A.A Kusumadiningrat sempat memerintah pada 1839-1886, dan memiliki jasa besar karena mampu membangun peradaban Galuh yang cukup luas.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kapan Alimin bin Prawirodirjo lahir? Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1889, pria yang kerap disapa Alimin ini terlahir dari kalangan keluarga miskin.
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, sesuai undang-undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang disampaikan dalam Paripurna merupakan keputusan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Dalam pasal 234 sebagai turunan undang-undang MD3, apapun hasil keputusan DPR, baik itu musyawarah mufakat ataupun juga hasil penghitungan suara terbanyak dengan voting, harus dijalankan. "Itu menjadi keputusan yang mengikat terhadap pemerintah," tegasnya.
Karena itu, lanjut dia, selayaknya Presiden Jokowi menolak perpanjangan JICT atau tak melanjutkannya. Selain itu segera mencopot jabatan Menteri Rini dan RJ Lino karena dinilai lalai menjaga aset negara sekaligus melanggar undang-undang.
"Kalau eksekutif tidak merespon, tinggal kembali kepada DPR RI. Apakah mau melanjutkan untuk menyatakan hak menyampaikan pendapat atau tidak. Karena dalam pasal lain bisa saja anggota DPR mengajukan hak menyampaikan pendapat atas rekomendasi yang disampaikan DPR atas Pelindo II," ucapnya.
(mdk/noe)