Partai Kebangkitan Nusantara Resmi Daftar ke Kemenkum HAM
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerahkan berkas-berkas pendaftaran partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. PKN dipimpin oleh Gede Pasek Suardika, mantan Sekjen Hanura yang juga pernah menjadi politisi Partai Demokrat.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerahkan berkas-berkas pendaftaran partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. PKN dipimpin oleh Gede Pasek Suardika, mantan Sekjen Hanura yang juga pernah menjadi politisi Partai Demokrat.
"Kita membawa seluruh persyaratan yang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kita bawa semua. Dan sudah diteliti tadi sama petugas di dalam," kata Sekjen PKN Sri Mulyono di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (1/11).
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Sri menyebut, masih ada sedikit beberapa berkas yang harus dilengkapi oleh PKN ke Kemenkum HAM. Dalam waktu dekat pihaknya akan selesaikan.
"Ya mungkin satu dua hari ini kita akan melengkapinya dan kami berharap semua berjalan baik dan lancar. Mohon doa semua supaya ini kepengurusan secara legal di kumham berjalan baik dan lancar semua," ucapnya.
Sri menyebut, langkah PKN selanjutnya adalah mulai membentuk kepengurusan di daerah. Tapi ia, menunggu keputusan legal oleh Menteri Hukum dan HAM.
"Kami menunggu pengesahan dari menkum HAM setelah pengesahan dari Menkum HAM kami terima kami tentu akan membuat kepengurusan di daerah-daerah mulai dari provinsi kemudian kabupaten kecamatan dan perangkat desa," tuturnya.
"Orang-orangnya sudah ada, orang-orang kita sudah ada 34 provinsi sudah terbentuk sudah ada orang-orangnya tapi sampai tingkat DPC 50 persen paling ya tapi semua itu jadi legal kalau kita sudah mendapatkan SK dari Kemenkum HAM dulu baru kita legalkan," jelas Sri.
Baca juga:
Anas dan Loyalisnya Dirikan Partai, Demokrat Tak Takut Digembosi
Partai Kebangkitan Nusantara Karpet Merah untuk Anas Urbaningrum
Demokrat Dukung Gede Pasek Lahirkan PKN, Daripada Rampas Partai Orang
Loyalis dan Jejaring Banyak, Anas Urbaningrum Dinilai Bisa 'Reborn' Lewat PKN
Puji Gede Pasek Buat Partai Baru, Demokrat Sindir Moeldoko yang Ambil Jalan Pintas