Partai koalisi tak akan bebani Jokowi pilih Cawapres

Partai koalisi tak akan bebani Jokowi pilih Cawapres. Masing-masing parpol pendukung Jokowi mengajukan nama cawapres. Tapi Jokowi dinilai punya posisi lebih tinggi dari partai. Sehingga Jokowi akan memilih keinginan rakyat ketimbang menyenangkan partai koalisi.

2018-03-02 07:36:00

PDIP tengah menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Tak cuma PDIP, Golkar sebagai pendukung juga merasa berhak untuk menyodorkan nama calon wakil presiden buat Jokowi.

"Golkar kan partai kedua terbesar, ya fatsunnya mengajukan calonnya. Tapi sampai sekarang belum ada pembicaraan. Kami ya menunggu arahan Ketua Umum," kata Ketua pemenangan Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo saat dihubungi merdeka.com, Kamis (1/3).

Golkar memang memiliki perolehan suara terbesar kedua setelah PDIP dalam koalisi Jokowi. Setelah Golkar, ada PPP, NasDem dan Hanura.

PPP tengah menyiapkan sang ketua umum Romahurmuziy sebagai calonnya. Bahkan, pria yang akrab disapa Romi ini telah mempromosikan diri dengan banner dan spanduk di sejumlah daerah. NasDem mengaku tak mau menyodorkan kader, tapi hanya ingin memberikan pertimbangan kepada Jokowi nantinya.

Sama halnya dengan Partai Hanura. Bahkan, partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) ini sudah deklarasi Wiranto sebagai cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi.

"Pak Wiranto sangat pantas dan pas mendampingi Pak Jokowi. Tapi nantinya tetap diserahkan keputusannya pada Pak Jokowi dan Pak Wiranto sendiri," jelas Wasekjen Hanura, Tridianto.

Saling menyodorkan nama cawapres yang dilakukan partai pendukung dinilai tak akan menyulitkan Jokowi. Jokowi disebut lebih memilih untuk menyenangkan hati rakyat ketimbang mengakomodir keinginan partai politik.

"Sekarang ini Jokowi sebagai incumbent nilainya tinggi, petimbangannya yang paling penting bukan sekadar menyenangkan partai pendukung, tapi menyenangkan rakyat untuk memilih Wapres yang rakyat suka, yang paling penting itu. Praktiknya mesin politik rakyat lebih efektif dibandingkan partai," kata Pengamat Politik dari UGM, Arie Sudjito saat dihubungi merdeka.com.

Arie juga meyakini, partai politik tak akan bisa menyandera pencalonan Jokowi nantinya. Sebab, saat ini pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak.

Dia melihat, hal yang terjadi pada Ridwan Kamil, pusing memilih wakil karena partai koalisi masing-masing ngotot ajukan calon, tidak akan terjadi kepada Jokowi. Sebab, Jokowi punya nilai plus sebagai calon petahana yang didukung lima partai.

"Sekarang ini karena pileg dan pilpres bareng, kalau dulu partai bisa menyandera, sekarang enggak bisa. Dulu bisa karena partai yang memperoleh kursi tinggi bisa menyandera capres, sekarang enggak bisa. Jadi menurutku itu tidak akan membebani Jokowi," kata Arie.

Jokowi diyakini bisa memilih bebas sesuai kemauannya nanti. Tapi, Jokowi juga tak bisa asal memilih calon wakil presiden.

Arie menilai, Jokowi harus memilih calon wakil presiden yang punya chemistry dan latar belakang baik. Sekalipun itu berlatar belakang santri, ulama ataupun purnawirwan TNI.

"Karena melihat situasi sekarang misalnya munculnya politik identitas agama, kemudian fenomena ini akan melahirkan cawapres islam moderat atau tokoh yang punya kedisiplinan, bisa saja. Tapi yang paling penting, tokoh yang harus perkuat Jokowi, sekalipun memenuhi kriteria apakah Islam moderat atau purnawirawan miliiter, tapi dia harus punya track record yang positif," kata Arie.

Dia memprediksi, Jokowi baru akan menunjuk calon wakil presiden di detik terakhir pendaftaran capres cawapres di KPU. KPU baru akan membuka pendaftaran pada Agustus 2018 nanti.

Soal cawapres, Arie menilai, Jokowi tak mesti memilih tokoh politik. Tapi dia menolak menyebutkan siapa saja nama-nama yang layak mendampingi Jokowi.

"Tidak harus tokoh partai, yang penting ada dukungan," tutup dia.

(mdk/rnd)