Pasal tentang cara bubarkan Ormas di Perppu kemungkinan diubah DPR
Pasal tentang cara bubarkan Ormas di Perppu kemungkinan diubah DPR. Secara pribadi, Lukman menilai, tujuan Perppu ini sudah tepat, akan tetapi teknis pelaksanaannya terdapat kekeliruan. Salah satunya menyangkut penghilangan peran dan mekanisme peradilan saat membubarkan ormas tertentu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pihaknya siap membahas draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Setelah diterima DPR, draf Perppu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Bamus akan menindaklanjuti Perppu itu dengan membuat Panitia Khusus.
"Komisi II siap membahas Perppu ini, begitu masuk tapi kita tergantung Bamus bisa jadi membuat Pansus Perppu," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
Politikus PKB ini menuturkan, kapasitas DPR hanya untuk menyetujui atau menolak Perppu itu. Jika materi Perppu itu dipersoalkan setelah diterima, DPR akan membuat perubahan UU untuk mengubah pasal-pasalnya.
"Itu sama kayak UU Pilkada dulu. Muncul UU Pilkada kemudian dibatalkan Perppu kemudian muncul lagi inisiatif untuk perbaiki pasal-pasalnya. Jadi skenarionya bisa seperti itu," terangnya.
Secara pribadi, Lukman menilai, tujuan Perppu ini sudah tepat, akan tetapi teknis pelaksanaannya terdapat kekeliruan. Salah satunya menyangkut penghilangan peran dan mekanisme peradilan saat membubarkan ormas tertentu.
Hilangnya ketentuan itu dinilainya sangat berisiko untuk jangka panjang. Hal tersebut berbeda dengan aturan pembubaran dalam UU Ormas Nomor 17/2013.
"Ketika menghapus peran pengadilan untuk bubarkan ormas. Kalau misalnya Perppu ini memungkinkan untuk kita ubah pasal per pasal. Pasti pasal akan diubah," tegasnya.
Baca juga:
Fadli Zon: Perppu Ormas cacat prosedural dan substansial
Masinton ingin PAN tetap di koalisi & ajak dukung Perppu ormas
Arief Hidayat persilakan jika ada yang mau gugat Perppu Ormas ke MK
Pasal tentang cara bubarkan Ormas di Perppu kemungkinan diubah DPR
PAN soal Perppu Pembubaran Ormas: Zaman Orde Baru tidak seperti ini
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kapan Tangkuban Perahu buka? TWA Gunung Tangkuban Parahu, dibuka setiap hari. TWA Gunung Tangkuban Perahu buka mulai pukul 07.00 pagi hingga 17.00 sore, dengan jam terakhir masuk pukul 16.00.
-
Bagaimana proses pembubaran BPUPKI? Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
-
Apa saja yang menjadi tugas PPK dalam Pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Apa tugas utama PPK Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu? Tugas utama PPK meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan pemilih, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan kepada KPU dan Bawaslu.