PBB Komunikasi dengan PDIP Ajukan Permohonan Pihak Terkait Sistem Coblos Partai
PBB mengajukan permohonan perihal dukungan partainya kepada enam elemen masyarakat pemohon dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal sistem pemilu proporsional.
Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan telah berkomunikasi dengan elite PDI Perjuangan (PDIP) sebelum mengajukan permohonan pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PBB mengajukan permohonan perihal dukungan partainya kepada enam elemen masyarakat pemohon dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal sistem pemilu proporsional.
-
Apa yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait aturan presiden dalam kampanye? Guru besar hukum tata negara tersebut mengungkap bahwa Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Bagaimana Yusril Ihza Mahendra membantah berita tentang investigasi dugaan korupsi Prabowo Subianto? “Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,” jelasnya.Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit. “Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelin dengan cara utang itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Apa yang diraih oleh Yunifah Ismawati? Yunifah Ismawati menjadi salah satu wisudawati dalam acara wisuda pesantren tahfidz, berhasil menyelesaikan hafalan 20 juz.
-
Apa yang diresmikan oleh Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
"Kita maju, kita bicara juga dengan PDIP soal maju ini, dan PDIP menyadari," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
Pada laman resmi mkri.id, tertanggal 17 Januari 2023 dengan nomor perkara 114/PUU/-XX/2022 tercatat sebanyak enam pemohon menggugat sistem pemilu proporsional, di antaranya bernama Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Kendati sejalan dengan PDIP soal sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang, PBB tak bisa bergabung dengan PDIP untuk menyatakan sikap mengajukan permohonan pihak terkait ke MK. Sebab, kata Yusril PDIP ikut menyusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud.
"PDIP tidak akan bisa maju karena PDIP ikut dalam menyusun UU nomor 7 tahun 2017. Jadi di MK memang ada keputusan, partai politik yang membahas RUU di DPR tidak boleh mengajukan permohonan ke MK walupun hanya pihak terkait," jelas Yusril.
Namun, Yusril mengatakan partainya bekerjasama sangat baik dengan PDIP. Dia menyebut persamaan pendapat soal sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 ini sebagai awal partai nasionalis dan Islam bisa bersatu secara berkelanjutan.
"Ini ada kerja sama yang baik lah, antara PDIP dengan PBB. Ini awalnya dan akan berlanjut terus Insyaallah untuk waktu yang akan datang sehingga kelompok nasionalis dan islam bisa bersatu," kata dia.
Untuk diketahui, delapan fraksi menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS; sementara PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan delapan fraksi di DPR RI sepakat menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi dalam judicial review sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami masing-masing partai politik baik secara institusi maupun individu-individu sepakat untuk menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi, di dalam gugatan tersebut," katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen
Dengan mengajukan diri sebagai pemohon, maka masing-masing dari fraksi bakal menyampaikan pendapatnya dalam sidang judicial review sistem proporsional tertutup.
"Nanti pada saat sidang-sidang, kami juga masing-masing akan diikutkan," ujarnya.
Reporter: Winda Nelfira
(mdk/ray)