PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol
PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol. Hasto menilai posisi menteri yang menjadi skala prioritas pemerintah seharusnya tidak dirangkap. Misalnya kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Sebab, dia menilai jabatan tersebut sungguh berat.
PDI Perjuangan melihat sisi positif dari rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melihat sisi positif itu untuk konsolidasi pemerintah dengan partai pengusungnya.
"Bisa kita lihat dalam perspektif positif misalnya mendorong konsolidasi pemerintah dan partai politik pengusung," ujar Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Namun, Hasto menilai posisi menteri yang menjadi skala prioritas pemerintah seharusnya tidak dirangkap. Misalnya kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Sebab, dia menilai jabatan tersebut sungguh berat.
Hasto juga mengatakan, kalau dalam undang-undang tidak memungkinkan menteri rangkap jabatan, maka harus patuh perundangan-undangan. Terkait Pasal 23 huruf C UU Kementerian Negara, Hasto mengatakan harus dilihat dulu implikasi hukumnya apakah memang melarang menteri rangkap jabatan dengan pimpinan partai.
Jangan Ada Konflik Kepentingan
Dia juga mengingatkan, paling penting menteri yang rangkap jabatan dengan ketua umum tidak ada konflik kepentingan. Hasto mencontohkan, misalnya menteri melakukan larangan ekspor tertentu tetapi menguntungkan partai dan merugikan negara.
"Dengan demikian yang penting tidak ada conflict of interest antara mana kepentingan negara mana kepentingan partai tidak boleh," kata Hasto.
"Jadi khususnya menteri bidang perekonomian harus mementingkan pasar bahwa mereka tidak ada conflict of interest terkait kebijakan politik yang diambilnya," sambungnya.
Karenanya, Hasto menegaskan menjadi menteri harus mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan partai politik yang menjadi latar belakangnya.
"Ketika dia menjadi menteri negara mereka harus komitmen penuh bahwa tugas-tugasnya untuk negara," pungkasnya.
(mdk/eko)