PDIP yakin BPKP di bawahi Jokowi bisa lawan kejahatan ekonomi

Presiden sekarang memiliki kekuatan tambahan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan negara.

PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Joko Widodo yang mengubah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) langsung di bawah presiden. Dengan BPKP di bawah Presiden, PDI Perjuangan yakin pemerintah bergerak cepat melawan berbagai kejahatan ekonomi.

"BPKP tidak hanya hadir sebagai alat negara di dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap berbagai bentuk kejahatan di bidang ekonomi seperti pengemplangan pajak, penyelundupan, transfer pricing dan lain-lain yang selama ini banyak merugikan keuangan negara," kata Plt Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut Hasto, dengan kekuatan BPKP yang didukung lebih dari 4.000 auditor, maka Presiden sekarang memiliki kekuatan tambahan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan negara.

"Harus dipahami bahwa sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan keuangan negara. Karena itulah perubahan kedudukan BPKP tersebut akan semakin mempermudah pemenuhan janji presiden untuk melakukan reformasi di sistem perpajakan," jelas Hasto.

Lebih lanjut, Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menambahkan, di tahun 2015 nanti tidak akan ada toleransi bagi para pengemplang pajak, dan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian. Karenanya, selain mendukung langkah tersebut, DPP PDIP juga mengingatkan pemerintah agar penunjukan dirjen pajak benar-benar memerhatikan pemahaman ideologis bahwa kedaulatan di bidang keuangan negara merupakan keharusan, dan memiliki kemampuan besar di dalam melakukan reformasi di bidang perpajakan.

"Dengan menjadikan BPKP di bawah presiden secara langsung, maka Presiden dapat memerintahkan Dirjen Pajak dan kepala BPKP untuk bekerja sama agar target penerimaan negara di sektor perpajakan dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya Rp 600 triliun sebagaimana ditargetkan presiden," terang Hasto.

"Mari kita dukung setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk membumikan Trisakti agar Indonesia berdaulat, berdikari dan berkepribadian," tandasnya.