Pecah Kongsi Koalisi Parpol Jokowi Gara-gara Pelatihan Online Rp5,6 T

Gerindra Ikut Curiga

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman di rapat yang sama.

Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.

Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut," kata dia.

NasDem Kritik Prakerja

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti.

Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.

"Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi," ungkap Sahroni.

Golkar Pasang Badan

Politikus Partai Golkar Maman Abdurahman melihat, tak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program kartu Prakerja. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.

Ketua Bappilu Golkar itu menilai, program pelatihan online kartu prakerja juga tak bisa dimarkup. Dia justru meminta agar anak muda pegiat start up didukung penuh.

"Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama," jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).

Dengan demikian, para anak muda bisa bersaing mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.

Maman juga menjelaskan, program kartu Prakerja sudah dipersiapkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional, namun dikarenakan ada kejadian Covid-19 akhirnya dimodifikasi sedikit yaitu dengan Sistem Virtual atau Online.

"Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 T tersebut, bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar," tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR.