Pejabat Rangkap Jabatan, Dinilai Tak Optimal Jalankan Kebijakan
"Kalau seorang Menteri kerjanya enggak fokus, pasti kerjanya enggak optimal," tukasnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para menterinya kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Bahkan, untuk sektor ekonomi dia mematok tinggi.
Pengamat Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, salah satu kuncinya adalah jangan rangkap jabatan, apalagi di posisi pertama dalam partai politik.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Bagaimana Presiden Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih? Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan dan acara selalu mengenalkan Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
Diketahui ada 3 menteri yang menjabat sebagai Ketum parpol. Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa, dan Airlangga Hartarto.
Nama yang terakhir kini menjadi sorotan, lantaran berniat maju lagi sebagai caketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti, yang diprediksi memanas.
"Pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, Kamis (27/11/2019).
Menurut dia, jika rangkap jabatan, maka akan sulit bekerja. Apalagi sampai optimal.
"Kalau seorang Menteri kerjanya enggak fokus, pasti kerjanya enggak optimal," tukasnya.
Baca juga:
Sekjen PPP Nilai Tak Ada Larangan Menteri Rangkap Jabatan Pengurus Parpol
PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Golkar Sebut Ketum Parpol Jabatan Sosial, Tak Masalah Rangkap Jadi Menteri
UU Kementerian Negara: Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Ketum Parpol!
Jokowi Diingatkan agar Menko Perekonomian Tak Rangkap Jabatan Parpol
Politisi Golkar Kritisi Jabatan Ketum Airlangga Hartarto Rangkap Menteri