Pembelian Heli AW 101, Fadli Zon salahkan Menhan & Panglima TNI

Pembelian Heli AW 101, Fadli Zon salahkan Menhan & Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengeluhkan peraturan Menhan No 28 tahun 2015 yang menyebut memotong kewenangannya dalam memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, polemik pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 menjadi bukti lemahnya koordinasi Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengeluhkan peraturan Menhan No 28 tahun 2015 yang menyebut memotong kewenangannya dalam memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra.

Fadli menilai, setiap pengadaan alutsista sudah seharusnya tak timbul polemik karena memang harus ada koordinasi antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

"Koordinasi antara instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga di eksekutif tidak berjalan dengan baik, sehingga hal-hal basic seperti ini bisa terjadi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Fadli menilai, hal ini tak patut terjadi. Sebab, Indonesia merupakan negara yang tertib dalam hal administrasi.

Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI AU kembali menjadi sorotan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra termasuk helikopter AW 101. Gatot mengatakan keluarnya peraturan Menhan No 28 tahun 2015 ini membatasi kewenangannya.

Gatot mengeluhkan aturan ini menghapus kewenangan seorang Panglima TNI untuk memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Dengan Permenhan No 28 tahun 2015, kewajiban TNI hanya membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, polemik pembelian helikopter AW 101 hanyalah sebuah hal kecil. Meski begitu, sebagai Menko Polhukam dirinya berkewajiban menertibkan singgungan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan tersebut.

"Itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator untuk nanti saya akan tertibkan kembali," kata Wiranto di Kantornya, Rabu (8/2).

Wiranto meyakini tidak ada perbedaan pendapat berarti antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan terkait keluhan Panglima TNI terkait Permenhan yang dianggap memangkas kewenangan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Wiranto menilai sebenarnya keduanya memiliki semangat yang sama‎ dalam mewujudkan kebutuhan alat pertahanan. Terkait pembelian alutsista, kata Wiranto, semangat keduanya yakni untuk menangkal setiap ancaman negara yang berubah setiap waktu.

Dikatakan Wiranto, setiap anggaran yang dipakai untuk kebutuhan alutsista akan diukur berdasarkan kebutuhan, termasuk sudah diatur melalui perencanaan yang matang.

"Sementara ini saya punya satu pendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada," ujarnya.