Pemerintah Harus Beri Jaminan Pilkada di Tengah Pandemi Corona Tak Makan Korban Jiwa
Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan KPU menjamin keselamatan penyelenggara dan pemilih ketika tahapan Pilkada dimulai kembali di tengah pandemi Covid-19.
Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan KPU menjamin keselamatan penyelenggara dan pemilih ketika tahapan Pilkada dimulai kembali di tengah pandemi Covid-19.
Dia berkaca tragedi meninggalnya 894 petugas penyelenggara Pemilu 2019. Dari kejadian itu, pemerintah harus bisa menjamin Pilkada di tengah Pandemi tak memakan korban jiwa. Sementara Pilkada digelar di 270 daerah dengan kondisi di tengah pandemi.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
"Pertanyaannya bagaimana kita jamin keamanan dan keselamatan baik itu penyelenggara ataupun masyarakat yang dalam hal ini pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada," ujar Wahyu dalam rapat kerja virtual Komisi II dengan Mendagri dan KPU, Rabu (27/5).
Wahyu minta pemerintah dan KPU menunjuk pihak yang bertanggungjawab jika jatuh korban jiwa akibat Covid-19 selama tahapan Pilkada serentak 2020.
"Pemerintah atau KPU harus bisa menunjuk siapa yang menjamin dan bertanggungjawab seandainya terjadi korban jiwa akibat Covid yang bertambah secara signifikan," kata dia.
Demokrat juga berpendapat, kualitas Pilkada serentak 2020 ini bakal lebih buruk dari sebelumnya. Wahyu menyoroti anggaran yang diprediksi akan bertambah karena penerapan protokol. Sementara anggaran di daerah tak kuat untuk melakukan penambahan.
"Dalam hal ini pemerintah dan KPU untuk konsultasi dulu dengan pemda dan buat simulasi kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan dan apakah sanggup dilaksanakan," ucapnya.
Baca juga:
Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020
KPU Siap Gelar Pilkada Serentak 2020 atau 2021
KPU Diingatkan Tragedi 894 Penyelenggara Pemilu Meninggal Agar Tak Paksakan Pilkada
PDIP Dukung Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020
Mendagri: Kemenkes dan Gugus Tugas Setuju Pilkada Digelar 9 Desember
Koalisi Masyarakat Sipil Luncurkan Petisi Agar Pilkada Serentak Tak Digelar Desember