Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Libatkan Publik saat Pilih Menteri
"Harusnya Jokowi sudah maintenance membagi porsi. Lalu oposisi, apakah bakal dibagi jatah atau tidak. Kekuatan sipil jangan dianggap remeh. Manuver tim pendukung juga akan memberatkan Jokowi memilih pembantu presiden," kata Sunanto, Selasa (8/10).
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Sunanto mengusulkan, Presiden Jokowi sedianya melakukan 'cek ombak' ke publik saat proses pemilihan kandidat menteri. Uji publik calon menteri baiknya dilakukan sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Dalam satu diskusi bertemakan 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu' di Cikini, Jakarta Pusat, Sunanto mengatakan, masa transisi ini merupakan waktu terbaik melibatkan publik dalam memilih pembantunya di kabinet.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana cara Jokowi bisa memberikan usulan nama untuk Kabinet Prabowo? Saya enggak tahu ya, apakah sampai nama apakah sosoknya seperti apa ya bisa saja memberi nama, orang saya aja boleh mengusulkan kan, " ujarnya. "Ya boleh dong (Pak Jokowi mengusulkan), anda boleh mengusulkan nama Habiburokhman jadi menteri apa.
Ia mafhum, dalam memilih menteri ada banyak suara dan sodoran nama dari partai pendukung. Namun, situasi itu tak perlu dirisaukan jika Jokowi melibatkan publik.
"Harusnya Jokowi sudah maintenance membagi porsi. Lalu oposisi, apakah bakal dibagi jatah atau tidak. Kekuatan sipil jangan dianggap remeh. Manuver tim pendukung juga akan memberatkan Jokowi memilih pembantu presiden," kata Sunanto, Selasa (8/10).
Ia menambahkan, keuntungan Jokowi melakukan uji publik calon menteri di kepemimpinannya yang kedua agar ada deteksi dini mana yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan begitu sebaliknya.
Lagi pula, menurut Sunanto, keuntungan melibatkan publik saat ini untuk memperjelas narasi kebangsaan Jokowi saat menjabat kedua kalinya sebagai Presiden.
"Harusnya dia sekarang confident bagaimana narasi kebangsaan ke depan Jokowi harus bediri di atas segala-galanya," tandasnya.
Usulan Sunanto itu bertolak belakang dengan mantan Caleg PDIP Kapitra Ampera. Aktivis 212 sekaligus politisi PDIP mengingatkan, Jokowi tak melulu mengakomodasi usulan publik.
Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda dan akan mustahil hal tersebut dijadikan acuan dasar dalam menentukan kebijakan. Kapitra menuturkan, Jokowi bisa saja terjebak oleh segala kepentingan masyarakat dan dampaknya tidak efisiensi kinerja.
"Semua punya kepentingan, tapi kepentingan tertinggi kepentingan konstitusi, kalau berdasarkan opini presiden tidak bisa bekerja. Masukan publik ada mekanismenya, itu masuknya ke perwakilan rakyat, dia (Jokowi) menjalankan hak konstitusi," kata Kapitra.
Baca juga:
Gerindra Incar Kursi Menhan, Wapres JK Bilang 'Tanya Sama Presiden'
Kapitra Nilai Jokowi Tak Perlu Libatkan Penegak Hukum Dalam Memilih Menteri
VIDEO: Basuki Ungkap Kebiasaan Jokowi Saat Kunjungan ke Daerah
VIDEO: Momen Tak Terlupakan Basuki, 5 Tahun Kerja Bareng Jokowi
Basuki Hadimuljono Ngaku Belum Ditawari Kembali Jadi Menteri
Kesan dan Pesan Menteri Rudiantara Selama 5 Tahun Bertugas di Kabinet Kerja
Prabowo Incar Kursi Menhan, PKB Pasrahkan ke Jokowi