Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu
"Hal lain, untuk kita bisa usulkan soal anggaran. Repot sekali kalau kemudian anggaran pilkada harus diserahkan ke APBD," ujarnya
Ketua Kode Inisiatif Very Junaidi mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk penundaan Pilkada dapat mengubah di luar hal penundaan karena Covid-19. Very mengusulkan perubahan skema anggaran Pilkada yang diserahkan kepada daerah.
"Hal lain, untuk kita bisa usulkan soal anggaran. Repot sekali kalau kemudian anggaran pilkada harus diserahkan ke APBD," ujarnya dalam diskusi melalui teleconference, Kamis (2/4).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Very menuturkan, terdapat kesulitan dengan skema anggaran seperti ini. Misalnya, sulitnya berkoordinasi dengan kepala daerah terkait anggaran Pilkada. "Saya setuju anggarannya diambil alih APBN," kata dia.
Merespons itu, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthomi mengatakan, sejak awal KPU mendorong anggaran Pilkada bersumber dari APBN.
Keuntungannya, dari kepastian waktu lebih mudah. Pramono mencontohkan penganggaran Pemilu nasional, KPU RI tinggal mengajukan usulan lalu mengalokasikan ke daerah-daerah.
Sedangkan, jika anggaran bersumber dari APBD harus koordinasi dengan Pemda. Kata Pramono, KPU merespons dari daerah memberikan ketidakpastian waktu.
"Selama ini kan masing-masing daerah berkomunikasi dengan pemda masing-masing, respons daerah yang membuat ketidakpastian waktunya lebih tinggi," kata dia.
Keuntungan berikutnya, jika bersumber dari APBN standar biayanya lebih baik. Sebab, selama ini anggarannya berbeda-beda tergantung besar anggaran di daerah.
Namun, Pramono tak mengetahui apakah usulan ini dapat diakomodir dalam Perppu penundaaan Pilkada.
"Ini harus menjadi pembicaraan publik, harus dibicangkan masyarakat publik, agar kita bisa memperbaki pengaturan soal pilkada ini, kita manfaatkan sebaiknya agar seluruh persoalan itu nanti diaturnya saat diakukan revisi UU," kata Pramono.
(mdk/ray)