Perludem Sebut Hoaks Bisa Buat Masyarakat Enggan Gunakan Hak Suara
Titi mengimbau, masyarakat untuk bijaksana dalam merespon maupun mencerna informasi pada masa kampanye ini. Khususnya bila bernuansa kontroversi, spekulatif, ataupun provokatif.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, banyaknya informasi hoaks dapat mengganggu kredibilitas Pemilu ataupun Pilpres. Bahkan, dia khawatir, nantinya masyarakat akan enggan memberikan suaranya pada hari pencoblosan.
Pernyataan ini menanggapi kabar bohong alias hoaks tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos. Sebab KPU telah mengonfirmasi kepada pihak Bea Cukai, jika informasi tersebut tidak benar.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana tanggapan Titiek Puspa atas kabar hoaks kematiannya? Titiek Puspa, meski santai, mengakui kesal karena berita palsu yang menyebutkan dirinya telah meninggal dunia.
-
Apa yang diklaim oleh informasi yang viral di media sosial mengenai Pertalite? Viral di media sosial yang mengeklaim bahwa mulai 1 September 2024 Pertalite tidak dijual lagi di SPBU Pertamina. Berikut narasinya: "Mulai 1 September 2024 Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina.Wacana soal bensin paling murah ini memang sudah mulai ramai sejak bulan lalu, mulai dari rencana dihapus sampai dibatasi."
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Apa yang diklaim oleh berita hoaks tentang huruf Y? "Huruf 'Y' akan dihapus dari Alfabet", judul artikel tersebut.
-
Apa yang dilakukan Polda Bali untuk menindaklanjuti berita hoaks tersebut? Penelusuran "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sibercrim Ditreskrimsus Polda Bali, untuk melacak akun tersebut," katanya.
"Kabar itu bukan hanya bisa menyesatkan pemilih, tapi juga bisa membuat publik tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau publik tidak percaya maka bisa berdampak pada banyak hal, apatisme, keengganan memilih, sampai sangat mungkin gangguan dan intimidasi pada para penyelenggara Pemilu beserta pihak peserta pemilu atau pemilih pendukung yang kontra dengan mereka (dan kelompok politiknya)," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (3/1).
Untuk itu, dia mengimbau, masyarakat untuk bijaksana dalam merespon maupun mencerna informasi pada masa kampanye ini. Khususnya bila bernuansa kontroversi, spekulatif, ataupun provokatif.
"Pemilih harus memverifikasi pada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menjelaskan bila ada kecenderungan mereka menerima atau mendapati informasi yang kontroversi, spekulatif, konspiratif, ataupun provokatif. Jangan tergesa-gesa menyebarkan atau percaya pasa informasi yang kita tidak tahu kebenarannya," jelasnya.
Titi mengingatkan, penyebar hoaks saat ini mampu terjerat hukum jika terbukti bersalah. Untuk itu dia meminta masyarakat agar lebih hati-hati dalam mencerna informasi.
"Hoaks sangat merusak Pemilu. Pemilih bisa membuat keputusan yang salah bila tidak hati-hati dalam mencerna informasi. Pemilih harus pastikan bahwa ia membuat keputusan kepemiluan berdasarkan berita yang benar, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Baca juga:
Mendagri: Berita Hoaks Sudah Tidak Bisa Ditolerir
Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Dinilai Ganggu Kredibilitas Pemilu
Tanggapan Kubu Prabowo Terkait Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos
KPU Laporkan Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Polri
Kubu Jokowi Desak Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Ditangkap
KPU dan Bawaslu Pastikan Kabar 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Nomor 01 Hoaks